Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa Yang Adil dan Transparan di Desa Apuan Bangli
DOI:
https://doi.org/10.22225/csj.8.1.2025.26-32Keywords:
pendampingan, peraturan desa, pungutan desaAbstract
Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) mengenai pungutan desa merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Desa Apuan, Susut, Bangli, menghadapi tantangan dalam merumuskan regulasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan pendapatan desa sekaligus menjaga kepentingan masyarakat. Kegiatan pendampingan penyusunan Perdes ini bertujuan untuk memberikan fasilitasi teknis, meningkatkan kapasitas aparatur desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perumusan regulasi pungutan desa. Metode yang digunakan meliputi identifikasi permasalahan, analisis regulasi terkait, diskusi kelompok terarah, serta FGD dalam penyusunan draf Perdes. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa keterlibatan multi pihak, terutama pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat, mampu menghasilkan rancangan Perdes yang lebih sistematis, adil, dan transparan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memperkuat aspek regulasi, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi warga dalam tata kelola desa.
References
Armia, M. S. (2016, Agustus). "Eksekutif Riview Terhadap Perda Retribusi di Daerah Otonomi Khusus,. Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional, 5(2), 245-260. doi:http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i2.143
Asshiddiqie, J. (2012). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Astawa, I. G. (2008). Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundangan-undangan Di Indonesia. Bandung: Alumni.
Hamzah, A. (2015). Tata kelola pemerintahan desa: menuju desa mandiri, sejahtera. Surabaya: Pustaka.
Sakti, L. (2016). Kewenangan Pengawasan dan Pengujian Perturan Desa dari Persfektif Peraturan Perundang-undangan. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 4(2), 170-178.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Provinsi Bali)
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Ni Made Puspasutari Ujianti , Ida Ayu Putu Widiati, A.A Gede Ananta Wijaya Sahadewa, I G. A. Intan Saputra Rini, Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani, Dewa Gede Agung Semarabawa
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
