Analisis Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

  • M. Zaenul Muttaqin
Keywords: Pemberdayaan, Hutan Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam bingkai kebijakan kehutanan dengan fokus program Hutan Kemasyarakatan di Nusa Tenggara Barat. Metode dalam penelitian ini menggunakan kajian literatur. Sumber data menggunakan sumber data sekunder berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, artikel dan buku yang memuat partisipasi LSM dalam program kehutanan.  LSM dalam pelaksanaan program HKm untuk mewujudkan demokratisasi sangat strategis. Hal ini karena LSM sebagai representasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat kawasan hutan. Pada siklus kebijakan, LSM Kehutanan di wilayah NTB bersinergi dengan semua stakeholder yang terlibat dalam program Hutan Kemasyarakatan, mulai dari formulasi hingga evaluasi. Keterlibatan LSM di tengah masyarakat kawasan HKm termanfestasikan dengan pendampingan dan pengembangan usaha masyarakat dalam pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Upaya monitoring dan evaluasi sebagai dasar advokasi kebijakan pemerintah agar sesuai konteks masyarakat merupakan bentuk partisipasi LSM dalam kebijakan kehutanan.  Kendati demikian, selaku organisasi independen,  LSM bergantung pada ketersediaan sumber dana dalam menjalankan program pemberdayaan.

 

References

Ardhian, D., Adiwibowo, S., & Ekawati, S. W. (2016). Peran dan Strategi Organisasi Non Pemerintah dalam Arena Politik Lingkungan Hidup. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/296553886.pdf

Cendananews.com. (2020). Walhi Kerusakan Parah NTB 10 Tahun Lagi Tidak Miliki Hutan.

Daeli, S. P. (2012). Eksistensi Lembaga Swadaya Masyakarakat di Kalimantan Barat, 4(1). Retrieved from http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/51

Dirawan, A., Suranto, & Sunarto. (2018). Analisis Komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan di Kawasan Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lombok Tengah. Jurnal Hutan Tropis:, 6(3). Retrieved from https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jht/article/view/6008

Dunn, W. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University.

Fauzi, D., Chandra, A., Khatimah, F. ., & Wicaksono, S. . (2019). Pengembangan Kerangka Evaluasi Program Perhutanan Sosial Di Kawasan Hutan Lindung: Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Nagari (HN). Kertas Kerja WRI Indonesia.

Herdiansah, A. G., & Randi. (2017). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia. Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi, 2(1). Retrieved from http://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal/article/view/11185

Kagungan, D. (2012). Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Jurnal UBL, 2(1). Retrieved from http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/publica/article/view/401

Kusdamayanti. (2008). Peran Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan Di Kabupaten Malang. Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan, 5(2). Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/29003-ID-peran-masyarakat-dalam-penyusunan-kebijakan-pola-kemitraan-pengelolaan-hutan-di.pdf

Muttaqin, M. Zaenul. (2020). Program Hutan Kemasyarakatan. (W. Kurniawan, Ed.). Banyumas: CV. Pena Persada.

Muttaqin, M.Z. (2017). Optimalisasi Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah. Jurnal Politico, 17(2). Retrieved from http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/POLITICO/article/download/978/798

Nugroho, R. (2012). Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Suradi. (2003). Kolaborasi LSM dengan Pemerintah: Kajian tentang Pengembangan Kolaborasi LSM dengan Pemerintah dalam Pembangunan Masyarakat. Informasi Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 8(3). Retrieved from http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/1009/548

Tangngareng, T., & Ridha, M. (2016). Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Desa Bukit Indah, Bulukumba: Batasan dan Kemungkinan. Jurnal Bhumi, 2(2). Retrieved from http://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/71

Thoha, M. (2005). Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Wibowo, G. D. H. (2013). Analisis Kebijakan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di NTB dan NTT. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 43(2). Retrieved from http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1484

Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.

Yusdianto. (2012). Konstruksi Kerjasama LSM dan Pemerintah dalam Pembangunan Daerah Perspektif Undang-Undang Keormasan. Fiat Justicia, 6(2). Retrieved from http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/325

Yusron. (2009). Elite Lokal dan Civil Society: Kediri Di tengah Demokratisasi. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Published
2021-03-02
Abstract viewed = 78 times
PDF (Bahasa Indonesia) downloaded = 110 times