Penataan Mini Market Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Kabupaten Bangli

Authors

  • Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
  • A.A Sagung Laksmi Dewi Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
  • Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

DOI:

https://doi.org/10.22225/kw.19.1.2025.13-17

Keywords:

Bangli regency, organization, supermarket

Abstract

The changes of lifestyle and consumption patterns of urban society, which increasingly demand convenience and practicality, has led to the rapid growth of supermarkets in Bangli Regency. Bangli Regency is beginning to thrive, following the lead of other regencies and cities in Bali Province. The rise in domestic tourist visits to Bangli Regency, which still offers beautiful natural landscapes and promising tourist destinations, has fueled the development of supermarkets. According to Government Regulation No. 5 of 2021 concerning the Risk-Based Business Licensing System, supermarkets are considered low-risk businesses, so their licensing procedures are simpler compared to businesses with medium or high risk. However, this regulation conflicts with the Bangli Regency Regional Regulation No. 1 of 2016 regarding the Protection and Organization of Traditional Markets, Shopping Centers, and Modern Stores. If this issue left unaddressed, this could lead to an overconcentration of supermarkets in Bangli Regency, which may, in turn, affect the existence of traditional markets.

References

Aziz, M. H. (2006). Menguasai Pasar Mengeruk Untung. Krisna Persada.

Hadjon P. M. (1993). Pengantar Hukum Perizinan. Yuridiko Press.

Ma’ruf. (2005). Pemasaran Ritel. Gramdedia Pustaka Utama.

Peraturan Bupati Bangli Nomor 12 Tahun 2017 tentang pelaksaaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Pujawan. (2024). Hasil Wawancara.

Pradiptyo. R. (2014). Perizinan Berbasis Risiko. Universitas Gadjah Mada.

Semarabawa, A. (2024). Hasil Wawancara (Pelaku Usaha).

Seran, M. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional di Era Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan. Journal of Legal Issues, 43(3), 388.

Sutirka. (2024). Hasil Wawancara.

Yudani, W. S., Waluyo, W., & Subekti, R. (2023a). Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo. Jurnal Discretie, 2(3), 121. https://doi.org/10.20961/jd.v2i3.53611

Yudani, W. S., Waluyo, W., & Subekti, R. (2023b). Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo. Jurnal Discretie, 2(3), 121. https://doi.org/10.20961/jd.v2i3.53611

Published

2025-02-27

Issue

Section

Articles