Peranan Sabha Upadesa Dalam Membangun Sinergi Program Dan Kegiatan Antara Desa Dinas, Kelurahan, Desa Pakraman, Subak, Dan Bendega Di Kota Denpasar

I Gede Janamijaya; I Nyoman Yasa; I Made Dwi Natha

doi:10.22225/sintesa.9.1.1073.43-49

I Gede Janamijaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa
I Nyoman Yasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa
I Made Dwi Natha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa

DOI: https://doi.org/10.22225/sintesa.9.1.1073.43-49

Abstract

The basic fundamentals of the Balinese social system are based on four main foundations, namely kinship, territory, agrarian, and special interests. In Bali, there are two definitions of the village, Desa Dinas or Desa Administrative 'and Desa Adat or Desa Pakraman. Subak in Bali seems to get out of the banjar and have their own head. The research type is descriptive research with qualitative approach. The sampling technique was done by purposive sampling. Based on the potential that has developed in the field of work area of each supporting element involved in building the city of Denpasar to realize Denpasar Creative Cultural Insight in harmony, harmony, balance to harmony is a matter that is in the realm of komplikatif seen from the condition of the people of Denpasar, heterogeneous. To open the role of the community in the development planning in Denpasar City then the City Government formally issued a policy through the Decree of the Mayor of Denpasar Number: 188.45 / 1104 / HK / 2013 About Sabha Upadesa Denpasar. The role of Sabha Upadesa in establishing synergy of programs and activities between Desa Dinas, Kelurahan, Desa Adat / Pakraman, Subak and Bendega in Denpasar City already exist but not yet optimal.

References

Amirin,Tatang M..2016.Pokok-Pokok Teori Sistem.Jakarta : Rajawali Pers

Asshiddiqie,Jimly.2006.Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.Jakarta :Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI. ( selanjutnya disebut JimlyAsshiddiqieI).

Astara,I Wayan Wesna.2010.Pertarungan Politik Hukum Negara dan Politik Kebudayaan.Denpasar:Udayana University Press.

Brouwer, J.G.dan E.A. Schilder.1998.A Survey of Dutch Administrative Law, Ars AequiLibri, Nijmegen

Covey, Stephen.2004. The 7 Habits of Highly Effective People (Cetakan Ke-15). Jakarta:Binarupa Aksara.

Daft, Richard.2002.Manajemen Edisi Kelima.Jakarta:Erlangga.

Doctoroff, Michael.1977.Synergistic Management.New York: AMACOM Press.

Geriya, I Wayan, dkk.1986.Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Bali. Denpasar:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.

Jones, Charles O.1994.Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) /Charles O Jones, penerjemah : Ricky Istamto. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Juanda.2008,.Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung:Alumni.

Komaruddin.1994.Ensiklopedia Manajemen Edisi Kedua.Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Kusnadi.2007. Jaminan Sosial Nelayan.Yogyakarta:LkiS.

Moekijat.1994.Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis).Bandung:Mandar Maju.

Moleong,Lexy. 1994. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset.

Nasikun.2016. Sistem Sosial Indonesia.Jakarta : Rajawali Pers.

Nazir,Muhamad.1983.Metode Penelitian.Jakarta:Ghalia Indonesia.

Parimartha,I Gde.2013.Silang Pandang Desa Adat dan Desa Dinas Di Bali. Denpasar.Udayana University Press.

Solekhan, Moch.2014.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat.Malang:Setara Press.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.Bandung. Alfabeta.

Surpha,I Wayan.2004.Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali. Denpasar. Pustaka Bali Post.

Sutawan , Nyoman.2008.Organisasi Dan Manajemen Subak Di Bali. Denpasar Pustaka Bali Post.

Tarigan, Antonius.2000.Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial: Studi Kasus Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak, Jawa Barat, Tesis Magister Administrasi Publik UGM Yogyakarta.

https:lib.lemhanas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000011680/swf/4387 mobile / index.html diakses pada tanggal 30 Juli 2017 pukul 09.00 Wita.

https://denpasarkota.go.id/index.php/profil/6/Sejarah diakses pada tanggal 6 September 2017

https://bankdata.denpasarkota.go.id diakses pada tanggal 22 Oktober 2017 pukul 13.00 wita

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tatacara, Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 1972 Tentang Irigasi Daerah Propinsi Bali

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Perda Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman

Perda Propinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak

Perda Propinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Bendega

Perwali Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Kecamatan dan Kelurahan

Perwali Kota Denpasar Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa