Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar

  • Cokorda Istri Sinta Sukma Ratih Magister Administrasi Publik Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
  • Anak Agung Gede Oka Wisnumurti Magister Administrasi Publik Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
  • Made Detrichyeni Winaya Magister Administrasi Publik Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
Keywords: Street Vendors, Policy Implementation, Regulation No. 2 Year 2015, Arrangement of Street Vendors.

Abstract

This study, aims to determine the implementation of Regional Regulation No. 2 of 2015 in the arrangement of street vendors in Denpasar City, which includes the process of socialization of local regulations, implementation, up to the enforcement carried out by Satpol PP Denpasar City as law enforcement and to determine the factors that influence the implementation of street vendors in Denpasar City, both in the form of supporting factors and inhibiting the implementation process. To answer this problem, a qualitative descriptive research method was used. Data analysis was carried out using Merilee S. Grindle's policy implementation theory and contingency theory developed by James Lester. The results showed that the Implementation of Regional Regulation No. 2 of 2015 in the Arrangement of Street Vendors (PKL) in Denpasar City could be divided into street vendors organized by banjars or traditional villages and independent organized PKL. The street vendor arrangement has not run optimally so far, this is because there are still many street vendors who have been netted and the number of street vendors continues to increase every year. The Merilee S. Grindle theory is used as a measurement tool for policy implementation, using two variables: the degree of change desired and the aspects of the power, interests, and strategies of the actors involved. In practice, the arrangement of street vendors is still faced with several obstacles, especially in terms of implementation and precisely the village or customary village that plays an important role in managing street vendors in its working area. Whereas the supporting factor comes from the aspect of local regulation socialization. In contingency theory shows that the implementation of the law in the arrangement of street vendors in the city of Denpasar is still stuggler.

References

Buku

Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Ahmad, Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta: Gava Media.

Bungin, Burhan. 2012. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.

Damsar dan Indrayani. 2017. Pengantar Sosiologi Perkotaan. Jakarta: Kencana.

Hariyono, Paulus. 2011. Sosiologi Kota Untuk Arsitek. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Indradi, Sjamsudin Sjamsiar. 2016. Dasar-Dasar Dan Teori Administrasi Publik. Malang: Intrans Publishing.

Islamy, Irfan. 2011. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Kartasasmita, G.1996. Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta : CIDES.

Kartasasmita, G. 1997. Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.

Ratna, Nyoman Kutha. 2010. Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soebianto, Poerwoko dan Mardikanto, Totok. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Subarsono, AG. 2005 Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¬¬¬Subarsono, AG .2011.Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dam R&D. Bandung: Alfabeta.

Tahir, Arifin. 2015. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.

Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Lukman Offset.

Tohirin. 2012. Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Usman, Husaini dan Setiadi Akbar, Purnomo. 2009. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul. 2001. Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Widodo, Joko. 2017. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative.

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

Karya Ilmiah/Jurnal

Astuti, Tri. 2011. Eksistensi Waduk Cacaban sebagai Tempat Kegiatan Wirausaha Bagi Masyarakat. Jurnal Komunitas Komunitas 3 (1): h: 60-69. Universitas Negeri Semarang

Hanafi, Imam dkk. 2013. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu). Jurnal Administrasi Publik (JAP). 1(5): h: 943-952. UniversitasBrawijaya.

Herawati, dkk. 2017. Analisis Makna Keuntungan Menurut Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Ahmad Yani Singaraja”. Journal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. 7(1): h: 35-57

Indraddin, dkk. 2012. “Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berbasis Kepentingan Pedagang, Ketertiban dan Keindahan Kota.” Jurnal. Universitas Andalas. Jurnal Sosiologi Andalas Vol XII No. 1.

Loebaloe, Aldi Juliant. 2015. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar Tahun 2014”. Jurnal Universitas Udayana. 3(4): h: 15-28

Madjid, Rachmawati. 2013. Dampak Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Lingkungan Di Dki Jakarta”. Jurnal Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. 1(3): h: 10-27

Mulyawan, AR. 2017. “Tinjauan Pustaka Tentang Peraturan Daerah”. Jurnal. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Mustika, Andi. 2014. Tinjauan Tentang Keberadaan Pedagang Kaki Lima JL. Dr Mansyur Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan. Jurnal Universitas Sumatera Utara. 1(6): h: 08-29

Rahmawati, Dian dan Fajrin, Akhmad Raditya Maulana. 2016. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Koridor Jalan Pasar Besar Kota Malang. Jurnal Teknik ITS. 5(1) h: 2337-3539

Sari, Devita. 2003. Pengaruh Keberadaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Lingkungan Fisik Kota Pekan baru. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Setyowati, Nur Dewi. 2015. Kajian Model Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berbasis Pengembangan Kota Madiun Menjadi Tujuan Kota Wisata”. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial. 17(1): h: 1411-5344.

Tamim, Imron Hadi. 2010. Penggusuran PKL: Dilema Kebijakan Tata Ruang Kota Antara Pengentasan Kemiskinan Dan Pemiskinan Masyarakat”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. 1(2): h: 19-28

Peraturan Daerah

Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum.

Perda Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Website

Ayu, Ida. 2015. Mengendalikan Penyebaran Penyakit Menular Melalui Penggunaan Peralatan Makanan Pedagang Kaki Lima http://idaayu.web.ugm.ac.id/2015/04/11/rekmed-jarkom-tugas-04 rancangan-paper/ yang diakses pada tanggal 24 September 2017 pukul 16.36 WITA.

https://denpasarkota.go.id yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 20.13 WITA.

https://trantib.denpasarkota.go.id/ yang diakses pada tanggal 17 April 2018 pukul17.02 WITA.

Published
2019-03-04
Abstract viewed = 74 times
PDF downloaded = 272 times