Kerusakan Lingkungan Dalam Kegiatan Peningkatan Produktivitas Manusia Sebagai Tantangan Pemerintah Daerah

  • M. Awaluddin Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat-Indonesia
  • Rahmad Hidayat Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat-Indonesia
Keywords: Kerusakan Lingkungan, Produktivitas, Manusia, Daerah

Abstract

Pada era globalisasi saat ini, peningkatan produktivitas sebuah negara bergantung pada pengembangan dan perbaikan sumberdaya manusia yang ada di dalamnya. Peningkatan produktivitas manusia harus di dukung oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang dasar 1945 bahwa pemerintah harus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara yang mengimplementasikan otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, sehingga daerah tersebut dapat mengelola sumberdaya yang ada di dalamnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah tersebut. Peningkatan produktivitas manusia di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memberikan bantuan moril dan materil baik di sektor infrastruktur maupun memberikan penyuluhan di bidang pertanian. Permasalahan yang timbul dalam peningkatan produktivitas manusia adalah munculnya masalah baru yang menjadi masalah serius yang di hadapi oleh pemerintah daerah, salahsatunya adalah kerusakan lingkungan akibat dari program pembangunan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat lokal tidak bisa berkelanjutan atau tidak sustainable. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu, observasi, kajian pustaka, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kurang terintegrasinya kinerja antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait pelaksanaan program peningkatan produktivitas manusia sehingga kurang memperhatikan keberlanjutan dari pelaksanaan tersebut, menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga menimbulkan kerugian dan masalah baru bagi masyarakat itu sendiri.

References

Kencana Syafiie, Inu. (2015). Ilmu Administrasi, Cetakan ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Santosa, Pandji. (2008). Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance, cetakan ke-1, Bandung Refika Aditama, PT.

Febri (2016) Dampak pembuangan limbah di Kabupaten Pekalongan, Semarang: Undip

Sari, Mela (2017)Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi(kajian Peraturan Bupati Bungo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pos Komando Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan Kabupaten Bungo), Semarang Undip:2017

Awaluddin, M. (2017) Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor. 06 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan, Semarang Undip:2017

Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Undang-Undang-No-23-Th-2014 tentang penyelenggaraan Pemerintahan-Daerah

Published
2019-03-04
Abstract viewed = 51 times
PDF downloaded = 65 times