Implementation of Detailed Spatial Planning in Business Licensing in The Singaraja Urban Area

Authors

  • Desak Komang Sri Adnyani Universitas Warmadewa, Indonesia
  • I Wayan Rideng Universitas Warmadewa, Indonesia
  • Ni Komang Arini Styawati Universitas Warmadewa, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.22225/jhp.12.2.2025.90-103

Keywords:

business actors, business licensing, legal certainty, RDTR, OSS RBA

Abstract

This study analyzes the implementation of a detailed spatial plan integrated with the business licensing system in the urban area of Singaraja, which is now run through the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) system. The purpose of this study is to analyze the mechanism for implementing business licensing and examine the legal consequences for business actors who do not comply with the provisions of the RDTR. The method used is empirical legal research with a legislative, sociological, and analytical approach. Data were obtained through interviews, observations, and document studies at the Investment and One-Stop Integrated Service Office, the Public Works and Spatial Planning Office of Buleleng Regency and several business actors in the urban area of Singaraja. The results of the study show that normatively and administratively, the implementation of Buleleng Regent Regulation Number 5 of 2021 has increased licensing efficiency and service transparency. However, its implementation has not been fully effective, as seen from the ongoing violations of the RDTR, weak law enforcement, and incomplete integration of the RDTR with the KBLI in the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Violations of the provisions of the RDTR can result in legal consequences in the form of administrative sanctions. However, the sanctions have not been implemented effectively because they are still under review.

References

Abdulkadir, M. (2004). Hukum dan penelitian (Cet. 1). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Achmadi, A., & Narkubo, C. (2005). Metode penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Alma, B. (2003). Dasar-dasar etika bisnis Islami. Bandung: Alfabeta.

Andi, R. (2004). Metode penelitian sosial dan hukum. Jakarta: Granit.

Atmasasmita, R. (2001). Reformasi hukum, hak asasi manusia & penegakan hukum. Bandung: Mandar Maju.

Atmosudirjo, P. (1983). Hukum administrasi negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. (2020). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Jakarta: BPHN Kemenkumham. Diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/na_cipta_kerja.pdf

Bappenas. (2015). Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015–2019 terkait tata ruang dan pertanahan. Jakarta: Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas.

Darmodihardjo, H. R. (2011). Filsafat hukum: Edisi lengkap (Dari klasik sampai postmodernisme). Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Darsana, I. G. A. K., Wijaya, I. K. K. A., & Suryani, L. P. (2021). Penertiban IMB di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Jurnal Preferensi Hukum, 2(1), 62–67. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/2796/2178

Dirdjosisworo, S. (2010). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Efendi, J. (2022). Metode penelitian hukum normatif dan empiris (Edisi ke-2). Jakarta: Prenada Media Group.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fuady, M. (2002). Teori dan praktik hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hadi, S. (1993). Metodologi research (Jilid 1). Yogyakarta: Andi Offset.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Hadjon, P. M. (1992). Pengantar hukum perizinan. Surabaya: Yuridika.

Harahap, Y. (2007). Hukum perseroan terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.

Hart, H. L. A. (1961). The concept of law. Oxford: Oxford University Press.

Huda, C. (2011). Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Jakarta: Kencana.

Ibrahim, J. (2012). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif (Cet. ke-6). Malang: Bayumedia.

Irianto, S., & Shidarta. (2009). Penelitian hukum: Konstelasi dan refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jazuli, A. (2017). Penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Rechtfinding, 6(2).

Kadir, A. (2003). Dasar-dasar metodologi penelitian kualitatif. Makassar: Indobis Media Centre.

Karjoko, L., et al. (2020). Spatial planning dysfunction in East Kalimantan to support green economy. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 11(8).

Kelsen, H. (1991). General theory of law and state. New York: Russel and Russel. (Diterjemahkan oleh R. Muftaqien, 2014, Teori umum tentang hukum dan negara. Bandung: Nusa Media).

Kelsen, H. (2008). Teori hukum murni. Bandung: Nusamedia.

Komariah. (2001). Hukum perdata (Edisi revisi). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Kosasih, J. I. (2023). Perlindungan konsumen terhadap penipuan yang dilakukan broker forex ilegal. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(2). https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jih/article/view/4971

Kotler, P. (2000). Marketing management. New Jersey: Prentice Hall.

Latipulhayat. (2015). Khazanah Jeremy Bentham. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 413.

Marbun, & Mahfud. (1987). Pokok-pokok hukum administrasi negara. Yogyakarta: Liberty.

Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum (Cet. ke-11). Jakarta: Kencana.

Mas, M. (2003). Pengantar ilmu hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.

Moleong, L. J. (2003). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhajir, A. (2017). Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan ketentuan penataan ruang di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Renaissance: Jurnal Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2(2).

Mulyana, D. (2001). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nasution, B. J. (2008). Metode penelitian hukum. Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Singaraja Tahun 2021–2041. Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 5.

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Nonperizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Singaraja Tahun 2021–2041. Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 59.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan. Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 2.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan. Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 3.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro serta Pelindungan Produk Lokal. Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2024–2044. Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 4.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023–2043. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 953.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618.

Pradika, A., Ilmi, M. M., Murtadho, M. N., & Fikri, A. W. A. (2024). Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagai bagian perizinan investasi apartemen. Citra Justicia, 25(2). Fakultas Hukum Universitas Asahan. http://jurnal.una.ac.id/index.php/cj/article/view/4411

Rachman, C. I., & Wijaya, E. (2023). Persetujuan lingkungan dalam perspektif hukum administrasi negara. Jurnal Legal Reasoning, 6(1). https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr/article/download/3120/2711

Rahardjo, S. (2012). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rasjid, L. (1984). Filsafat hukum: Apakah hukum itu? Bandung: Remadja Karya CV.

Ridwan, & Sodik. (2016). Hukum tata ruang dalam konsep dan kebijakan otonomi daerah (Cet. ke-3). Bandung: Penerbit Nuansa.

Ridwan, H. R. (2006). Hukum administrasi negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2009). Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis (Buku kedua). Jakarta: Rajawali Press.

Salman, O. (2010). Filsafat hukum (Perkembangan & dinamika masalah). Bandung: PT Refika Aditama.

Santoso, U. (2012). Hukum penataan ruang. Surabaya: Airlangga University Press.

Shidarta. (2000). Hukum perlindungan konsumen Indonesia. Jakarta: PT Grasindo.

Situngkir, R. (2021). Peralihan izin mendirikan bangunan menjadi persetujuan bangunan gedung berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 2(3), 664–672. https://doi.org/10.55357/is.v2i3.192

Soekanto, S. (1983). Penegakan hukum. Jakarta: Bina Cipta.

Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soekanto, S. (1988). Efektivitas hukum dan pengaturan sanksi. Bandung: Remadja Karya.

Soekanto, S. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Spelt, N. M., & Ten Berge, J. M. J. M. (1992). Pengantar hukum perizinan (Disunting oleh P. M. Hadjon).

Sujana, I. N. (2022). Framing the tourism business in Bali through agreements based on good faith principles in the era of the Covid-19 pandemic. Proceedings of ICLSSEE 2022. Universitas Warmadewa. https://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/2376

Sujana, I. N. (2024). Ease of establishment of micro and small business individual companies in supporting tourism businesses after the enactment of the Job Creation Law. International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis. https://www.researchgate.net/publication/374537051

Sunggono, B. (2003). Metodologi penelitian hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Susanti, A. D. (2021). Kajian izin lokasi dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daratan bagi perizinan berusaha. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, 14(2). Universitas Semarang. https://journals.usm.ac.id/index.php/jreb/article/view/4408

Sutedi, A. (2019). Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Winarno, N. B. (2008). Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Wirasaputri. (2014). Proses penyusunan rencana tata ruang dalam kaitan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 16(62), 129–146.

Downloads

Published

2025-10-14

How to Cite

Adnyani, D. K. S., Rideng, I. W., & Styawati, N. K. A. (2025). Implementation of Detailed Spatial Planning in Business Licensing in The Singaraja Urban Area. Jurnal Hukum Prasada, 12(2), 90–103. https://doi.org/10.22225/jhp.12.2.2025.90-103