Jurnal Preferensi Hukum

Analisis Yuridis atas Keabsahan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembobolan Sistem Data Keamanan Komputer (Cracking)

2024-02-06T10:17:01+07:00

Kejahatan digital merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi saat ini. Berbagai kejahatan digital seperti pembobolan dan peretasan data komputer yang dilakukan oleh seseorang akan dapat mengacu pada tindakan kriminal hingga dapat menimbulkan korban. Anak dari itu perlu adanya penegakan hukum agar tidak adanya tindakan kriminal melalui digital ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pembobolan sistem keamanan data computer dan pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pembobolan sistem keamanan data komputer. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil dari penelitian ini bahwa pengaturan tindak pidana pembobolan sistem keamanan data komputer diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 46 ayat (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Memperjualbelikan Konten Pornografi Pribadinya melalui Media Sosial Twitter

2024-02-06T10:17:01+07:00

Pemanfaatan internet tidak selalu membawa dampak positif tetapi juga dampak negative, Banyak akun penyebar konten pornografi di media sosial, salah satunya platform Twitter yang menjadi sarang bagi pelaku untuk menyebarkan memperjual belikan konten pornografi pribadinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku konten pornografi di media sosial dan sanksi pidana terhadap pelaku yang memerjual belikan konten pornografi di media sosial. membahas permasalahan ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif, adanya suatu bentuk dari norma dan kaidah hukum mengenai pengaturan hukum dalam tindak pidana dalam pornografi ini yang ada diatur dalam aturan perundang-undangan. Akan dijatuhkannya sanksi hukuman dari pelaku-pelaku yang memperjual belikan konten berbau pornografi sesuai aturan hukum di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pornografi sendiri mempunyai lex specialis-nya, yaitu Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai pornografi dan ancaman hukumannya. Pengguna Twitter, Diharapkan lebih bijak menggunakan sosial media, jangan malah ikut terjerumus dan menyebarkan video/konten pornografi, sara atau hoax yang bisa menimbulkan efek yang berbahaya bagi Masyarakat.

Gugatan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

2024-02-06T10:17:02+07:00

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang mengatur hubungan lahir dan batin terhadap pasangan yang melakukan hubungan suami istri yang dalam melakukannya harus memenuhi dasar dalam perkawinan yaitu sah menurut menurut agama dan hukum negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan akta perkawinan jika terjadinya perceraian dan Bagaimana akibat hukum gugatan perceraian yang tidak memiliki akta perkawinan. Menggunakan metode dari penelitian hukum normatif diharapkan tepat dipilih dalam menyelesaikan penelitian ini dengan dapat menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari penelitian diketahui bahwa akta perkawinan memiliki hukum yang kuat dan penting demi kepentingan bagi suami istri serta anaknya. Perceraian yang tidak memiliki akta perkawinan dapat ditolak oleh pengadilan karena syarat mutlak untuk mengajukan gugatan adalah akta perkawinan sebagai alat bukti yang sah bahwa perkawinan itu memang terjadi.

Analisis Yuridis Mediasi Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu

2024-02-06T10:17:02+07:00

Berdasarkan data Kinerja Bawaslu pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019, menyatakan, dari 376 permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, sebanyak 51 permohonan para pihak mencapai kesepakatan melalui proses mediasi, dan sebanyak 325 permohonan yang putusannya dilakukan melalui adjudikasi. Kecilnya prosentase penyelesaian sengketa proses pemilu, yang diputuskan melalui proses mediasi, mengindikasikan tidak efektifnya proses mediasi yang dilaksanakan, dimana salah satu faktornya adalah pengaturan norma terkait dengan mediasi yang tertuang pada peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif (legal research) yang proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. menggunakan sumber bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan menggunakan pendekatan undang-undang serta pendekatan komparatif, sebagai pendekatan permasalahannya.

Kedudukan Anak Tunggal dalam Perceraian bagi Perkawinan pada Gelahang di Jembrana

2024-02-06T10:17:02+07:00

Penelitian ini membahas tentang bagaimana suatu perkawinan seorang anak tunggal laki dengan seorang anak tunggal perempuan yang melangsungkan perkawinan pada gelahang dan memiliki anak tunggal laki. Tetapi mereka tidak ingin memisahkan dirinya dengan keluarga, sementara di dalam hukum adat Bali mengenal dua sistem perkawinan yaitu perkawinan biasa dan perkawinan nyeburin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban anak tunggal laki dalam penerusan keluarga apabila terjadi perceraian bagi perkawinan pada gelahang, dan hak waris anak tunggal laki terhadap harta peninggalan keluarga pihak bapak dalam hal terjadinya perceraian bagi perkawinan pada gelahang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu mengamati dan menganalisis di Lapangan. Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa para pihak untuk meneruskan kewajiban dan hak waris anak dalam perkawinan pada gelahang masih berpihak kepada keluarga bapak. Akan tetapi dalam perkawinan pada gelahang tidak hanya meneruskan ke pihak keluarga bapak saja, melainkan ke pihak keluarga ibu juga. Karena dalam perkawinan ini baik pihak bapak dan ibu sama-sama sebagai purusa.

Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Putra Dana Jaya

2024-02-06T10:17:03+07:00

Koperasi mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam praktinya, di Koperasi Putra Dana Jaya diketahui pula telah terjadi permasalahan tersebut, yang salah satu permasalahan dihadapi adalah masalah kredit macet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dengan jaminan pada koperasi simpan pinjam putra dana jaya dan kendala-kendala yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam putra dana jaya dalam penyelesaian kredit macet. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber informasi sah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dokumen atau penelitian kepustakaan sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian ini menyatakan didalam koperasi simpan pinjam Putra Dana Jaya Dalam pemberian kredit koperasi mengenal prinsip kehati-hatian yang tidak berlandaskan dengan kepercayaan saja namun juga dilakukan penilaian terhadap watak, kemampuan dari usaha anggota. anggunan diperlukan jika pinjaman yang dipinjam oleh debitur cukup besar. Kendala-kendala yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam Putra Dana Jaya dalam penyelesaian kredit macet dikarenakan pihak debitur kurang beritikad baik dan biasanya meminta untuk menunda pembayaran serta kurangnya pengetahuan dari pihak debitur tentang perjanjian kredit.

Analisis Yuridis Delik Perzinahan terhadap Pasangan Diluar Nikah yang Melakukan Check-In Hotel

2024-02-06T10:17:03+07:00

Perzinahan dan Kohabitasi atau kumpul kebo kian nyata dalam kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia ini. Perzinahan dirasa sebagai tindakan tidak terpuji yang bisa diperbuat oleh pria maupun wanita dan dirasa sebagai suatu penistaan terhadap perjanjian suci dari perkawinan. Yang mana perbuatan perzianahan dan kohabitasi ini dimasukkan kedalam delik aduan pada Kitab Undang-undang Pidana baru dan diancam pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perzinahan dalam RKUHP dan akibat hukum bagi pelaku pasangan diluar nikah yang melakukan check-in hotel setelah di undangkan KUHP. Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Simpulan yang dihasilkan yaitu Pengaturan pada Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP memiliki tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang. Perzinahan dalam RKUHP baru dianggap terlalu ikut campur kedalam privasi masyarakat Indonesia, akan tetapi dengan terciptanya pengaturan ini mampu menimbulkan penyesalan bagi pelaku dan korban bisa memperoleh keadilan.

Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Memberi Keterangan Palsu dalam Persidangan Perkara Pidana

2024-02-06T10:17:04+07:00

Memberikan kesaksian yang berbeda dengan apa yang telah diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu dari peraturan perundang undangan dan buku hukum, teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan studi kepustakaan, analisis bahan hukum yaitu dengan analisis kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pengaturan tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan diatur dalam Pasal 163 KUHAP bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi, minta keterangan mengenai perbedaan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan diatur Pasal 242 ayat (1) (2) KUHP yaitu 7 dan 9 tahun penjara.

Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dengan Peredaran Obat Tradisional Ilegal yang Mengandung Bahan Kimia Obat di Kota Denpasar

2024-02-06T10:17:04+07:00

Di Indonesia jamu atau obat tradisional merupakan warisan budaya. Tetapi banyak dari produsen memakai obat kimia yang kadarnya tak sesuai. ada tiga jamu tradisional memiliki komposisi bahan kimia yaitu Pronojiwo, Montalin, Tricajus. Tujuan penelitian ini adalah untuk megetahui pengaturan dan pengawasan BPOM terhadap obat tradisional ilegal yang mengandung bahan kimia obat di kota Denpasar dan kedudukan fungsi BPOM terkait dengan peredaran obat tradisional ilegal mengandung bahan kimia obat di kota Denpasar. membahas permasalah ini, menggunakan penelitian empiris. hasil penelitian BPOM yang bertanggung jawab menjalankan SOP,sertifikasi makanan dan obat semua aspek prosesnya, penjualan, pemakaian, keamanan produk. BPOM menjalankan hukum pada pedagang obat tradisional illegal, ini dilakukan bila ditemukan obat ilegal saat operasi, saran yang dapat diberikan untuk BPOM agar bisa, mengantisipasi dan mengawasi obat tradisional yang berisi bahan kimia. Untuk pedagang obat Diharapkan memahami apa yang dijual. untuk masyarakat harus lebih teliti dengan apa yang akan dikosumsi demi kesehatan.

Kepemilikan Tanaman Koka oleh Rumah Sakit untuk Tujuan Medis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

2024-02-06T10:17:05+07:00

Hak asasi manusia (HAM) yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah hal kesehatan yang kemudian juga pengaturannya tertera pada konstitusi Indonesia serta sangat fundamental. Adapun hal-hal yang menjadi ancaman besar sehingga bisa memberikan ancaman yang serius bagi kesehatan manusia yaitu penyalahgunaan narkotika dengan menciptakan berbagai macam efek bagi tubuh seseorang yang telah mengonsumsi nya. Narkotika di Indonesia harus menjadi serta mendapatkan perhatian khusus bagi dari pemerintah maupun dari masyarakat. Penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai aturan-aturan hukum tanaman koka pada suatu Rumah Sakit yang bertujuan unutk medis serta mengenai kedudukan terhadap rumah sakit yang memiliki serta memanfaatkan tanaman koka bagi penyembuhan pasien. Penulis dalam hal ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagai penunjang penelitian. Sebagaimana Narkotika telah diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 yang dijadikan acuan oleh berbagai macam aspek dan institusi dalam hal pemanfaatan nya, kemudian Narkotika dalam dunia kesehatan juga telah memiliki acuan yaitu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1999/MenKes/SK/X/1996 yang juga menjadi regulasi agar tujuan pengawasan narkotika dapat dilakukan dengan mudah.

Tanggung Jawab Yuridis Pelaku Usaha Ritel kepada Konsumen terhadap Pengalihan Uang Kembalian dalam Bentuk Sumbangan

2024-02-06T10:17:05+07:00

Artikel ini menganalisis tentang tanggung jawab pelaku usaha retail kepada konsumen terhadap pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan. Pada era saat ini banyak sekali perilaku-prilaku yang dilakukan oleh manusia terhadap kehidupan sehari-hari yang merugikan banyak orang, tindakan itu dilakukan atas dasar memperoleh keuntungan pribadi. Salah satu hal itu ialah terjadinya tindak pengembalian uang kembalian pada pelaku usaha yang diganti alasan sumbangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab yuridis pelaku usaha terhadap konsumen atas pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan serta perlindungan hukum terhadap konsumen atas pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha. Pada pemecahan masalah ini menggunakan metode hukum normatif.Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap atas pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan dapat dilakukan dengan dua cara perlindungan hukum antara lain perlindungan hukum secara preventif serta represif.

Tinjauan Kriminologis terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol oleh Anak di Kabupaten Bangli

2024-02-06T10:17:05+07:00

Konsumsi miras pada anak-anak di Kabupaten Bangli merupakan salah satu isu penting yang memprihatinkan masyarakat. Masalah ini berpotensi berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di kabupaten Bangli dan Upaya apakah yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di Kabupaten Bangli. Penyebab terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak serta untuk upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Anak mengalami kesulitan berteman saat mereka tumbuh dewasa. Keterampilan sosial mereka dapat dipengaruhi oleh perilaku keluarga dan komunitas mereka, dan komunitas dapat membantu mengajari anak empati terhadap teman dan keluarga mereka. Pemerintah harus bersosialisasi kepada anak bahwa alkohol itu sangat buruk dan mereka harus mematuhi peraturan. Semua orang harus membantu agar anak tidak meminum alkohol karena dapat membahayakan tubuh dan otak mereka dan menyebabkan masalah besar jika mereka terus minum.

Penggunaan Peluasan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Lingkungan

2024-02-06T10:17:05+07:00

Lingkungan hayati artinya upaya sistematis serta terpadu yg dilakukan buat melestarikan fungsi lingkungan hayati serta mencegah terjadinya pencemaran. Peluasan alat bukti tindak pidana lingkungan berfungsi buat memperluas alat bukti selain fakta saksi, informasi pakar, surat, petunjuk, warta terdakwa. terdapat dua rumusan persoalan antara lain: bagaimanakah Penggunaan Peluasan alat Bukti pada Tindak Pidana Lingkungan serta bagaimanakah alat Bukti yg terdapat pada Tindak Pidana Lingkungan. Penelitian ini ialah penelitian aturan normatif yang bedasarkan peraturan perundang - undangan data yang di dapat penulis dalam media umum. Peraturan hukum tentang peluasan alat bukti lingkungan di atur dalam Undang - Undang pasal 184 KUHAP serta pasal 96 alfabet f, perihal alat bukti lain yaitu isu yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, serta yang serupa menggunakan itu serta alat bukti data, rekaman, atau isu yang bisa dibaca, ditinjau, serta didengar yg bisa dikeluarkan dengan tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik terdapat pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronika.

Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Langka yang Dilindungi Secara Ilegal (Analisa Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps)

2024-02-06T10:17:06+07:00

Salah satu keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia adalah pada kekayaan sumber daya alam yang asri. Berdasarkan Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps sebuah kasus pemeliharaan satwa langka yang dilindungi secara ilegal telah terjadi di Jalan Sunset Road. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pemeliharaan satwa langka yang dilindungi di Indonesia dan 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pemeliharaan satwa langka yang dilindungi secara ilegal berdasarkan adanya putusan pengadilan tersebut. Dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan observasi kasus yang terkait dengan metode normatif. Menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan dengan sumber primer dan sekunder. Dikaji dengan analisis sistematis dan dituangkan secara deskriptif. Pengaturan pemeliharaan terhadap satwa langka yang dilindungi terdapat pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Kewenangan Dinas Ketenagakerjaan dalam Penegakan Hukum terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Keluar Negeri (Studi Kasus di Dinas Ketenagakerjaan Denpasar)

2024-02-06T10:17:06+07:00

Indonesia merupakan negara yang sejak lahir masyarakatnya sudah terikat oleh hukum dan bukan hanya masyarakatnya saja namun warga negara asing yang masuk secara langsung sudah terikat oleh hukum di negara Indonesia. Hak asasi manusia sendiri sudah ada sejak mereka lahir dan akhir hayatpun masih terikat. Penulis dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dimana penulis memperoleh data melalui buku literatur dan mengkaitkan dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Tujuan penelitian ini adalah berkaitan dengan pengaturan dan sanksi terhadap pelatihan tenaga kerja yang beroperasi tidak menggunakan ijin dan bahkan melakukan penipuan terhadap para calon pekerjanya. Dalam hukum positif segala perusahaan yang berdiri harus memiliki izin dan terdaftar di dinas ketenagakerjaan dan segalanya terawasi dan memberikan laporan terkait bidang perusahaan tanpa melakukan pelanggaran. Terkait perusahaan yang tidak memiliki izin sebagai calon pekerja keluar negeri dapat melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib agar para pemilik perusahaan bodong yang bergerak dibidang lembaga pelatihan keluar negeri dapat ditindak lebih lanjut.

Sanksi Pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus Pungutan Liar di Pos Pemeriksaan KTP Gilimanuk)

2024-02-06T10:17:07+07:00

Di Indonesia, kejahatan seperti pungutan liar sering terjadi. Suatu perbuatan yang secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk membayar, menyerahkan sesuatu, atau melakukan perbuatan untuk diri sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pemerintah harus menegakkan peraturan saat ini dengan tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Kerangka hukum yang berkaitan dengan larangan terhadap pegawai negeri yang melakukan pungli dibahas dalam penelitian ini, serta sanksi hukum atas perilaku tersebut. Hukum normatif merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua pendekatan hukum dan pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan studi tersebut, PNS yang melakukan pungli dikenakan sanksi hukum berupa sanksi disiplin sedang dan berat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Sanksi terberat bagi PNS yang melakukan pungli adalah pemecatan. Sebagai upaya untuk mencegah penilaian yang tidak sah yang akan merusak upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, diharapkan pemerintah dapat mengedukasi masyarakat tentang nilai supremasi hukum.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 4/Pid.Sus/2022/PN Tab)

2024-02-06T10:17:07+07:00

Penyalahgunaan dari narkotika ini memberikan dampak buruk yang luas kepada masyarakat tidak hanya kepada pelaku yang mendapatkan dampak negatifnya tetapi juga kepada masyarakat sehingga dibutuhkan hakim untuk memberikan keputusan yang sesuai kepada para pelaku. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Tabanan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Tabanan? Penelitian tipe normatif dipilih dengan hasil penelitian diketahui bahwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika dalam kasus dengan putusan no.4/Pid.Sus/2022/Pn. Tab. Ini para terdakwa diancam dengan pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Terdapat hal yang dapat memberatkan terdakwa dan hal yang meringankan terdakwa.

Sanksi Pidana bagi Pengguna Telepon Genggam Saat Berkendara yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

2024-02-06T10:17:07+07:00

Berdasarkan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Bali, penggunaan ponsel saat berkendara merupakan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang paling sering terjadi. Adalah melanggar hukum untuk menggunakan telepon saat mengemudi, menurut hukum. Hukuman pidana akan diterapkan jika seseorang terus melanggar. Studi ini membahas bagaimana membatasi penggunaan ponsel saat mengemudi dan bagaimana meminta pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang melakukannya. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Berdasarkan temuan penelitian, UU No. 22 Tahun 2009. Undang-undang yang mencantumkan sanksi pidana penggunaan ponsel saat mengemudi adalah UU No. 22 Tahun 2009. Penggunaan ponsel saat mengemudi memiliki banyak dampak negatif, dan diharapkan penegakan hukum akan selalu mendidik masyarakat tentang efek ini

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Akun Ilegal “Netflix” melalui Media Internet

2024-02-06T10:17:07+07:00

Teknologi menjadi sesuatu yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Teknologi seperti Internet memungkinkan penggunanya untuk dapat melakukan berbagai macam hal salah satunya yaitu penjualan akun Netflix. Peranan hukum pun mulai dipertanyakan dalam hal perlindungan hukum bagi konsumen, sebab maraknya penjualan akun ilegal Netflix membuat konsumen resah dalam membeli akun Netflix. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas pembelian berlangganan dari akun ilegal Netflix dan bagaimana tanggungjawab penjual produk terhadap pengguna jasa layanan akun ilegal Netflix. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli akun ilegal Netflix melalui media internet, untuk mengetahui dan menghindari akibat dari jual beli akun ilegal Netflix melalui media internet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penjualan akun ilegal Netflix melalui media internet merupakan pelanggaran hak cipta, serta netflix telah memperketat syarat dan ketentuan bagi pengguna jasa akun Netflix agar tidak terjadi pemakaian akun Netflix ilegal.

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan atas Kehilangan Barang dan Rusak oleh Perusahaan Ekspedisi J&T Express di Gianyar

2024-02-06T10:17:08+07:00

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan penelitian ini adalh untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kehilangan dan kerusakan barang oleh pengiriman J&T Express di Gianyar dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa J&T Express di Gianyar dalam hal terjadi kelalaian pengiriman dari pihak J&T Express. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian empiris. Tanggung jawab perusahaan ekspedisi diatur dalam Pasal 468 KUHD, perusahaan ekspedisi memiliki 3 bentuk tanggung jawab yakni: Pertama, bertanggung jawab atas barang yang hilang dengan mengganti rugi sesuai SOP yang berlaku. Kedua, bertanggung jawab terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pekerjanya. Ketiga, bertanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab yang terdapat dalam Izin usahanya. Setiap konsumen yang merasa haknya telah dilanggar dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara melakukan gugatan keperdataan atas perbuatan melawan hukum melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) dan melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK.