Jurnal Konstruksi Hukum

PENGATURAN JUAL BELI VIRTUAL PROPERTY DALAM ONLINE GAME DENGAN TRANSAKSI REAL MONEY TRADING

Fri, 01 Mar 2024 00:00:00 +0700

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji status kekayaan maya dalam hukum kekayaan Indonesia dalam
kaitannya dengan wujudnya sebagai benda berwujud maupun tidak berwujud. Hal ini disebabkan adanya aset
virtual itu sendiri yang hanya ada di dunia virtual, namun aset virtual diperlakukan sama dengan objek di dunia
nyata, dan game online saat ini bukan hanya sekedar game, tetapi mencakup fungsi jual beli virtual. Rumusan
masalahnya adalah Bagaimana kedudukan Virtual Property dalam transaksi jual beli menurut hukum positif di
Indonesia? Bagaimana keabsahan dan akibat hukum dari jual beli Virtual Property dengan transaksi Real Money
Trading? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi kedudukan Virtual Property dalam
transaksi jual beli menurut hukum positif di Indonesia dan keabsahan dan akibat hukum dari jual beli Virtual
Property dengan transaksi Real Money Trading. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan ilmu hukum
normatif, yaitu. hukum dan peraturan yang berlaku. Bahan penelitian dikumpulkan melalui kajian literatur, yang
tentunya menimbulkan argumen-argumen baru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa virtual property telah
memenuhi semua unsur dari suatu benda tidak berwujud yaitu benda, bagian dari property, dapat dimiliki.

Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Antara Pekerja dan Perusahaan

Jessika Morisca Katu, Ni Komang Arini Styawati, I Made Aditya Mantara Putra — Fri, 01 Mar 2024 12:37:26 +0700

Perjanjian kerja yang didasarkan pada komunikasi lisan kerap kali memunculkan masalah hukum ketika pekerja
tidak menyadari status pekerjaannya dengan pengusaha atau perusahaan tempat ia bekerja. Maka dari itu, pekerja
dalam hubungan kerja seperti ini mungkin tidak sepenuhnya mengetahui hak-hak mereka sebagai pekerja.
Masalah dengan penelitian ini adalah bagaimana dilakukan ketentuan syarat sah perjanjian kerja yang dibuat
secara lisan antara perusahaan dengan pekerja dan bagaimana akibat hukum dari hubungan kerja yang berdasarkan
pada perjanjian kerja secara lisan. Menggunakan metode secara normatif dan juga melakukan pendekatan secara
berkonsep dan juga melalui peraturan perundang – undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa persyaratan
untuk membuat perjanjian kerja secara lisan antara pekerja dan perusahaan memegang kekuatan hukum yang
penting karena diakui keabsahannya oleh hukum, selama adanya pemenuhan syarat yang ada dalam Pasal 52
Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga adanya Pasal 1320 KUH Perdata berjalan secara satu tujuan dan
sahnya ketentuan sudah dilaksankan. Adanya kewajiban harus membuat surat pengangkatan untuk secara harfiah,
perjanjian kerja yang memenuhi persyaratan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Meskipun
perjanjian kerja lisan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis, perusahaan harus tetap
mengeluarkan surat pengangkatan untuk membuktikan hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan.

Implikasi Pemberlakuan Kebijakan Visa Pada Rumah Kedua (Second Home Visa) di Indonesia)

Kadek Dini Destianingsih, I Nyoman Gede Sugiartha, Ida Ayu Putu Widiati — Fri, 01 Mar 2024 12:40:30 +0700

Kebijakan visa rumah kedua atau second home visa menimbulkan sejumlah kritik. Pada kebijakan visa rumah
kedua atau second home visa akan resmi diberlakukan pada tanggal 24 Desember yaitu sejak 60 hari sejak surat
edaran diterbitkan pada tanggal 25 Oktober lalu. Permasalahan dari penelitian ini mengenai bagaimana pengaturan
hukum kebijakan visa pada rumah kedua di Indonesia dan bagaimana implikasi terhadap pemberlakuan kebijakan
visa pada rumah kedua di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Jenis
pendekatan menggunakan konseptual, pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini pun membuktikan
bahwasanya pengaturan kebijakan visa ini sejalan dengan surat edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-
0740.GR.01.01 Tahun 2022 terkait pemberian visa dan kitas rumah kedua dinyatakan bahwasanya pemohon
second home visa diwajibkan memenuhi syarat proof of fund setidaknya Rp. 2 Milyar. Adapun dampak yuridis
dari kebijakan ini yaitu dampak langsung bagi perekonomian Indonesia berupa daya tariknya wisman untuk
berbelanja pada produk lokal di destinasi, dan dampak non yuridis dari kebijakan ini fenomena migrasi orang
asing ke Indonesia.

Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Ketua LPD Desa Adat Kapal

Komang Anik Sudarnita , I Nyoman Sukandia, I Made Minggu Widyantara — Fri, 01 Mar 2024 12:42:40 +0700

Perkembangan zaman saat ini membawa banyak sekali dampak negatif terutama manusia dalam memenuhi
hasratnya serta kebutuhannya seringkali melakukan bermacam cara dalam memenuhi hal tersebut seperti halnya
melaksanakan tindakan korupsi. Perbuatan semacam ini di Indonesia sudah menjadi seperti budaya yang
dilakukan oleh oknum – oknum yang ingin memperkaya dirinya sendiri walaupun perbuatan nya tersebut nyatanya
merugikan banyak pihak terutama masyarakat kecil. Perbuatan korupsi pada umumnya dilaksanakan oleh oknum
yang memegang kekuasaan terhadap jabatan atau kedudukan sehingga memunculkan suatu peluang dalam
melakukan korupsi, seperti halnya tindak korupsi yang dilakukan oleh ketua LPD kapal serta beberapa
anggotanya, hal ini menunjukan bahwa pemimpin tidak bisa menjaga kepercayaan masyarakatnya. Rumusan
masalah yang angkat adalah Bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ketua
desa adat Kapal dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tahun 2019 dan Bagaimana sanksi pidana
terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ketua LPD Desa Adat Kapal dalam putusan Nomor
22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tahun 2019. Berdasarkan rumusan masalah maka disimpukan tujuan penelitian:
Mengidentifikasi dan menganalisis kerangka regulasi atau peraturan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi
yang dilakukan oleh ketua desa adat Kapal, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2018/PN Dps Tahun 2019 dan Menganalisis sanksi pidana yang diberikan kepada ketua LPD Desa Adat
Kapal dalam Putusan Nomor 22/Pid. Sus-TPK/2018/PN Dps Tahun 2019 sebagai akibat dari tindak pidana
korupsi yang dilakukan. Serta pada penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penerapan sanksi
pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua LPD Desa Adat Kapal
dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan primair.

Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Musik Di Luar Pengadilan

I Gde Ardi Suarbawa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti — Fri, 01 Mar 2024 12:43:11 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki permasalahan hak cipta terkait dengan cover version musik dan
mengeksplorasi proses penyelesaian sengketa yang berkaitan. Suatu karya dalam mendapatkan suatu legalitas atas
kepemilikan ciptaan perlu suatu tindakan pencatatan pada lembaga terkait terhada hasil karya yang diciptakan
sehingga dengan itu bisa memperoleh hak cipta. Pada saat ini permasalah yang sering muncul yakni pada hak
cipta kepemilikan musik yang sering dilakukan cover pada musik tersebut. Dari hal ini munculah beberapa
rumusan masalah antara lain bagaimana bentuk pelanggaran cover version atas musik dan bagaimana proses
penyelesaian sengketa hak cipta terkait cover version atas musik. Penulisan menerapkan penelitian Normatif.
Penelitian normatif adalah metode penelitian yang berkonsentrasi pada dokumen hukum, aturan, prinsip, dan teori
yang berkaitan dengan subjek penelitian. Metode normatif dapat digunakan untuk memahami kerangka hukum
yang mengatur hak cipta dalam hal cover version dan hak cipta musik. Ini terutama berlaku untuk interpretasi dan
perlindungan hak cipta terhadap karya musik yang diaransemen ulang. Dalam hal melakukan cover pada karya
cipta yang dapat kita kategorikan setidaknya memerlukan izin daripada pencipta musik atau lagu tersebut,
sehingga cover version yang dilakukan dalam hal ini tentu saja melanggar keberadaan hak cipta musik.
Dikarenakan dalam hal ini sudah bertentangan dengan keberadaan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014. Jadi setiap tindakan yang dilakukan dengan adanya unsur pelanggaran terhadap hak cipta tentu saja
dapat disangkakan terkait atas pelanggaran hak cipta, dimana hak cipta tersebut saat ini menjadi bagian daripada
Hak Kekayaan Intelektual.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Lingkungan Provinsi Bali Khususnya Hak Cipta Pada Motif Endek

Fri, 01 Mar 2024 12:43:53 +0700

Motif kain tenun Endek di bali sangatlah beragam, tetapi motif kain tersebut belum banyak di daftarkan oleh
pengrajin endek. Dalam hal ini banyak para pengrajin yang kehilangan motif kain tersebut akibat didaftarkan dan
digunakan oleh orang yang kurang bertanggung jawab. Rumusan masalah yang dibahas yaitu bagaimanakah
perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual yang dilakukan plagiat dan bagaimanakah faktor internal
dan eksternal penyebab terjadinya plagiarisme. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, perlindungan
hukum bagi para pemegang hak kekayaan intelektual apabila terjadi pelanggaran seperti penyalahgunaan atau
plagiarisme motif pada endek terbilang sangat gampang untuk dilaporkan. Faktor pelaku plagiarisme disebabkan
karena kurangnya sosialisasi dan minimnya kepedulian masyarakat tentang HKI, Dalam hal ini pentingnya
kepemilikan HKI agar memiliki perlindungan hukum dan terbebas dari plagiarisme. selain itu masyarakat lebih
mementingkan cara pemasaran daripada kepemilikan HKI, kedepannya pemerintah diharapkan lebih gencar
dalam pelaksanaan sosialisasi pada masyarakat serta pengrajin kain endek agar lebih mengerti tentang pentingya
sebuah kepemilikan Hak Cipta.

Peralihan Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia

Cok Gde Agung Santika Putra, I Nyoman Sukandia, Desak Gde Dwi Arini — Fri, 01 Mar 2024 12:44:07 +0700

Dalam konteks perbankan dan pembiayaan, perjanjian kredit pada umumnya berbentuk perjanjian baku yang
sedemikian rupa disiapkan oleh pihak bank. Selain itu perjanjian kredit tidak berdiri sendiri melainkan biasanya
dibarengi perjanjian asuransi serta perjanjian agunan. Permasalahan nantinya dapat timbul ketika debitur tidak
dapat melunasi sisa kreditnya misal karena meninggal dunia. Maka nantinya ini menjadi dasar dari peralihan
tanggung jawab hukum untuk menyelesaikan sisa kredit tersebut. Segala kemungkinan yang dapat terjadi seperti
adanya peralihan kepada ahli waris hingga tanggungan dari asuransi, tergantung dari beberapa kondisi yang
dihadapi. Maka dari itu masalah yang diteliti adalah Bagaimanakah pengaturan konsep klausula baku yang
mengikat para pihak dalam perjanjian kredit bank yang bersifat standar, dan Bagaimanakah peralihan tanggung
jawab hukum perjanjian kredit bank oleh karena debitur yang meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan
Metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan
dalam rangka penyusunan abstrak ini.

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Kehilangan Barang Bawaan Wisatawan yang Menginap di Villa Subak Tabola, Sidemen, Karangasem

Ni Kadek Mirayati, I Nyoman Putu Budiartha, Luh Putu Suryani — Fri, 01 Mar 2024 12:44:33 +0700

Villa Subak Tabola yang terletak di Desa Sidemen Kabupaten Karangasem merupakan salah satu akomodasi
pariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan sebagai tempat menginap karena tempat ini memiliki
pemandangan yang indah. Namun dalam kegiatan operasionalnya, pernah terjadi kehilangan barang bawaan
wisatawan saat menginap di villa ini. Padahal pemilik Villa Subak Tabola sudah memberikan petunjuk
penyimpanan barang berharga da menyediakan brankas di setiap kamar. Penelitian ini membahas mengenai
bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha atas kehilangan barang bawaan wisatawan yang menginap dan
bagaimanakah upaya penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi kehilangan barang bawaan wisatawan yang
menginap di Villa Subak Tabola Sidemen Karangasem. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum
empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan fakta.
Penelitian ini menyimpulkan apabila kejadian kehilangan barang bawaan tamu tersebut merupakan kelalaian dari
pihak villa, maka pihak villa bertanggung jawab dalam mengganti kerugian yang dialami oleh wisatawan dan
upaya penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi kehilangan barang bawaan wisatawan yang menginap di Villa
Subak Tabola Sidemen adalah melalui upaya non litigasi (di luar Pengadilan) dengan jalan musyawarah,
negosiasi, maupun mediasi.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Untuk Mendapatkan Upah Minimum Menurut Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Fri, 01 Mar 2024 12:45:03 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagimana Pengaturan Perlindungan Hukum bagi para pekerja untuk
mendaptkan perlindungan haknya khususnya mengenai Upah Minimum yang seharusnya pekerja terima. Dalam
membahas permasalahan ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa Para Pekerja mendapatkan perlindungan hukum untuk hak nya sebagai pekerja dalam
pengupahan, tertulis dalam PERPPU Cipta kerja No. 2 Tahun 2022 Pasal 88 yang merupakan pembahuruan dari
UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana para pemilik usaha di wajibkan membayar Upah Minimum
sesuai dengan yang telah pemerintah tetapkan. Apabila pemilik usaha membayar di bawah Upah Minimum di
daerahnya maka pekerja dapat menuntut haknya dan apabila tidak di temui kesepakat bersama, maka pemilik
usaha dapat dikenakan denda atau sanksi. Undang-Undang merubah kebijakan mengenai pengupahan pekerja
yang sebelumnya di atur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

Efektivitas E-Court Sebagai Wujud Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Gianyar

Ni Luh Gita Saraswati, I Nyoman Gede Sugiartha, I G A A Gita Pritayanti Dinar — Fri, 01 Mar 2024 12:45:21 +0700

Hukum elektronik atau disebut juga dengan e-court merupakan Inovasi Mahkamah Agung yang membantu proses
peradilan menjadi cepat, mudah dan terjangkau. Rapat Pengadilan Elektronik dengan Mahkamah Agung Republik
Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Perkara Elektronik dan Perkara Peradilan yang
mengeluarkan Keputusan No. 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Produk Elektronik. Pengenalan e-court ke dalam
sistem hukum telah diterima dengan baik oleh masyarakat dan para petingginya, sejalan dengan tujuan e-court
untuk mendorong terwujudnya puasa yang hakiki dan efektif. implementasi sederhana dan murah. Eksperimen
penerbitan Dalam karya ini, penulis mengkaji metode empirisme hukum, misalnya. Penelitian yang membantu
untuk melihat hukum dalam arti sebenarnya dan konsekuensinya di masyarakat. Fokus penelitian ini adalah
Pengadilan Negeri Gianyar yang berhasil meraih Penghargaan Manajemen Perkara Terbaik dan Website
Pengadilan/ Keterbukaan Informasi Publik Terbaik dalam Lomba Pelayanan Peradilan Pengadilan Negeri
Denpasar. Berdasarkan hal tersebut, penulis menanyakan bagaimana penerapan E-court di Pengadilan Negeri
Gianyar dalam PERMA 1 Tahun 2019 bertujuan untuk memproses perkara dan beracara secara elektronik dan
seberapa efektifkah peradilan online di Pengadilan Negeri Gianyar? Pengadilan Negeri Gianyar perlu
meningkatkan pelayanan kotamadya. Tujuan dari penelitian ini adalah implementasi e-court pengadilan negeri
gianyar sesuai dengan peraturan mahkamah agung no.1 tahun 2019 dan efektivitas e-court pengadilan negeri
gianyar sebagai wujud asas sederhana, cepat dan biaya ringan khususnya dalam peradilan perdata.

Implementasi Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polres Karangasem

Ni Luh Putu Amanda Cahayani, I Nyoman Gede Sugiartha, I Made Minggu Widyantara — Fri, 01 Mar 2024 12:46:40 +0700

Restorative justice merupakan suatu penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung
pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui semua itu kerap menjadi solusi pemecah masalah yang terjadi tanpa
harus menempuh pemidanaan. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan Restorative Justice pada
kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Karangasem. Penelitian ini merupakan penelitian
empiris yaitu penelitian yang mengkaji. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat
disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam
kenyataan di masyarakat. Penelitian ini menghasilkan dua temu pertama, bahwa dalam penelitian ini pelaksanaan
Restorative Justice di Polres Karangasem sudah baik tetapi belum terlaksana dengan cukup baik, masih terdapat
berbagai hambatan atau kendala dalam pelaksanaanya. Kedua, idealnya dalam Restorative Justice pertemuan
antara pihak pelaku dan korban harus pula melibatkan pihak lain. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui
implementasi restorative justice dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di polres karangasem
dan untuk mengetahui kendala–kendala yang dihadapi saat mengimplementasikan restorative justice dalam
penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Seperti masyarakat dengan dukungan dan perhatiannya, serta
pelaksanaan benar-benar dilaksanakan sesuai keinginan setiap pihak, tentunya dengan mengedepankan keinginan
korban.

Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Elektronik Rekondisi Tanpa Garansi Resmi

I Made Panji Ambara Putra, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti — Fri, 01 Mar 2024 12:46:48 +0700

Barang elektronik rekondisi adalah barang elektronik bekas yang telah diperbarui atau diperbarui untuk
membuatnya kembali berfungsi dengan baik. Industri rekondisi tumbuh dengan cepat, dan minat masyarakat
modern untuk membeli barang elektronik rekondisi juga meningkat. Perkembangan teknologi dan perubahan
perilaku konsumen berkontribusi pada popularitas ini. Banyak dari masyarakat cenderung memilih membeli
barang elektronik bekas atau yang biasa disebut dengan barang rekondisi untuk memenuhi kebutuhannya,
meskipun disamping itu barang rekondisi sering tidak optimal saat dipakai sesuai kebutuhan. Disamping itu pihak
toko pun seringkali memberikan jaminan garansi yang berbeda-beda terhadap barang rekondisi yang mereka jual
yang bisa digunakan untuk jaminan terhadap barang yang telah dibeli ketika terjadinya kerusakan atau cacat fisik.
Salah satu bentuk tanggung jawab yang bisa diberikan penjual terhadap konsumen yaitu adanya garansi terhadap
barang tersebut. Dan garansi menjadi nilai tambah dan sangat diperlukan oleh konsumen saat ingin membeli
barang bekas atau rekondisi. Rumusan masalah yg dapat diangkat yaitu, Bagaimana perlindungan hukum terhadap
konsumen atas barang rekondisi yang dijual tanpa garansi resmi yang merugikan konsumen? Dan bagaimana
tanggung jawab penjual dalam jual beli barang rekondisi tanpa garansi resmi yang merugikan konsumen?
Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian normatif.

Implementasi Penyelamatan Kredit Bermasalah Melalui Restrukturisasi Kredit (Pt. Bank Ina Cabang Denpasar)

Fri, 01 Mar 2024 12:47:34 +0700

Pandemi Covid-19 merupakan keadaan yang tidak terduga dikenal dengan istilah force majeure yang berdampak
bagi sektor perekonomian di Indonesia khususnya dalam dunia perbankan, salah satunya fasilitas kredit yang
bermasalah. Karena adanya dampak yang ditimbulkan pandemi terhadap sektor perekonomian, maka penulis
menyimpulkan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: bagaimana penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
17/POJK.03/2021 dalam penyelamatan kredit bermasalah terhadap nasabah di PT. Bank Ina Cabang Denpasar
dan bagaimana dampak serta hambatan yang ditimbulkan dari penerapan restrukturisasi kredit berdasarkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 bagi PT. Bank Ina Cabang Denpasar. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan
konsep hukum dan pendekatan fakta. Kesimpulan yang dihasilkan yaitu kebijakan pemerintah melalui Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga kestabilan tumbuh kembangnya perekonomian di Indonesia. Faktor yang
memberikan dampak terhadap Bank Ina yaitu kebijakan restrukturisasi berpengaruh pada likuiditas bank. Tidak
diterimanya penawaran restrukturisasi, tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan pengajuan restrukturisasi kredit,
dan ketidaktaatan debitur terhadap kesepakatan restrukturisasi kredit merupakan beberapa kendala yang dialami
oleh Bank Ina.

Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya (Studi Pada Panti Asuhan TAT Twam Asi Denpasar)

Ni Luh Putu Sintya Purnama Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani — Fri, 01 Mar 2024 12:47:35 +0700

Panti asuhan sebagai lembaga perwalian bertindak sebagai wali bagi anak-anak yang mengalami gangguan
ekonomi atau anak terlantar sehingga membutuhkan penanganan dari panti asuhan yang dikelola oleh pemerintah
sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Rumusan
masalah yang dibahas yaitu bagaimanakah kedudukan hukum panti asuhan sebagai wali dan bagaimanakah
tanggung jawab panti asuhan sebagai wali? Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengidentifikasi Kedudukan Hukum Panti Asuhan Tat Twam Asi Sebagai Wali dan Tanggungjawab
Panti Asuhan Tat Twam Asi Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya. Hasil penelitian ini menunjukan Kedudukan
hukum Panti Asuhan Tat Twam Asi dengan akta notaris nomor 60 tahun 1987 tanggal 20 juli. Tanggung jawab
Panti Asuhan berupa merawat, menyediakan tempat penampungan, memberikan pendidikan dan perawatan
kesehatan. Oleh karena itu, tingkatkan pengawasan kepada setiap anak asuh agar terkontrol dengan baik.

Sanksi Hukum Terhadap Perusahaan Farmasi Yang Memproduksi Dan Mendistribusikan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar Bpom

I Made Rimawan, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti — Fri, 01 Mar 2024 12:48:09 +0700

Di Indonesia produksi dan distribusi obat harus sesuai dengan standar dari BPOM selaku pengawas agar tidak
berbahaya untuk dikonsumsi. Jika obat yang diproduksi dan didistribusikan oleh perusahaan farmasi itu tidak
sesuai dengan standar dari BPOM justru akan berbahaya bagi para konsumennya. Oleh sebab itu permasalahan
yang diangkat oleh penulis yaitu Bagaimanakah Sanksi Hukum Terhadap Perusahaan Farmasi Yang
Memproduksi Dan Bagaimanakah Mendistribusikan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar BPOM? Tujuan
penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang Sanksi Hukum Terhadap Perusahaan Farmasi Yang
Memproduksi Dan Mendistribusikan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar BPOM. Metode penelitian pada
penulisan ini yaitu secara normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan hukum terhadap perusahaan
farmasi yang memproduksi dan mendistribusikan obat yang tidak memenuhi standar BPOM terdapat pada
Peraturan BPOM No. 34/2018 Tentang CPOB, UU Kesehatan, UU Perdagangan, serta UU Perlindungan
Konsumen. Sanksi hukum terhadap perusahaan farmasi yang memproduksi dan mendistribusikan obat yang tidak
memenuhi standar BPOM dibagi menjadi tiga, pertama sanksi administratif yang diatur pada Pasal 2 ayat (4)
Peraturan BPOM Tentang CPOB, kedua sanksi perdata yang diatur pada Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen,
ketiga sanksi pidana yang diatur pada Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan.

Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Koin Digital Crypto

Putu Chandra Arta Dharma, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gde Dwi Arini — Fri, 01 Mar 2024 12:48:34 +0700

Era ekonomi digital saat ini pengguna internet dari berbagai kalangan dari anak, remaja sampai dewasa dapat mengakses informasi dengan sangat mudah. Kemudahan teknologi ini juga memiliki implikasi dalam dunia investasi yang juga semakin mudah diakses secara online. Rumusan masalah penelitian adalah: Bagaimanakah keabsahan cryptocurrency sebagai investasi di indonesia dan Bagaimanakah bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Koin Digital Crypto. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran keabsahan cryptocurrency sebagai investasi di indonesia dan mengetahui gamabaran tentang bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Koin Digital Crypto.

Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan terhadap cryptocurrency dengan mengakuinya sebagai salah satu jenis investasi online dan dapat diperjualbelikan dalam bursa berjangka. Definisi komoditi dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 PP No. 49 Tahun 2014 , juga dalam Pasal 1 Permendag No. 99 Tahun 2018, serta dalam huruf f Pasal 1 Peraturan BAPPEBTI No. 3 Tahun 2019. Dalam Bursa Berjangka dijelaskan bahwa cryptocurrency masuk kategori subjek kontrak berjangka dan dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Lansia

I Putu Gede Krisna Eka Putra — Fri, 01 Mar 2024 12:48:59 +0700

Salah satu bentuk kejahatan yang sedang berkembang di masyarakat serta sebuah tindak pidana ialah
penganiayaan. Penganiayaan adalah kejahatan yang berkembang dari waktu ke waktu, seperti bisa dilihat dari
pelaku bukan orang dewasa tapi anak-anak. Peneliti memaparkan rumusan masalah yaitu bagaimanakah
pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap lansia? serta
bagaimanakah sanksi pidana kepada anak yang melakukan penganiayaan terhadap lansia? Penelitian ini memakai
tipe penelitian hukum normatif sebagai acuan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian anak yang
melaksanakan perbuatan pidana tergolong hukum yang khusus mengesampingkan hukum umum atau menganut
asas lex specialis derogat legi generali. Dasar hukum pemidanaan kepada anak berdasarkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 perihal “Sistem Peradilan Pidana Anak”. Sanksi terhadap anak tidak hanya memberikan
sanksi dan efek jera saja namun perlu perlu mendapatkan perlindungan juga terhadap proses rehab, Kesehatan
mental serta psikis karena anak merupakan generasi penerus bangsa

Peranan Desa Adat Sawagunung dalam Pengelolaan Objek Wisata Goa Garba

Putu Wahyu Permana, I Made Suwitra, Diah Gayatri Sudibya — Fri, 01 Mar 2024 12:49:13 +0700

Desa Adat Sawagunung memiliki objek wisata Goa Garba, ini dulunya sebagai tempat pasraman kaum bangsawan, ditempat ini pulalah Kebo Iwa ditempa sebelum menjadi mahapatih kerajaan Bedahulu. Objek wisata ini baru dikelola pada tahun 2021 sehingga di dalam pembahasan ini terdapat dua topik permasalahan yaitu yang pertama peranan Desa Adat Sawagunung dalam pengelolaan objek wisata Goa Garba dan pengawasan terhadap kesucian objek wisata Goa Garba. Penelitian ini memakai tipe penelitian Hukum empiris, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Hukum Adat, dalam mengumpulkan data, data yang dikumpulkan adalah data kualitatif. Untuk Menggali data dilakukan Teknik Wawancara, Observasi, dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini untuk mengamati dan mengetahui bentuk dari peranan Desa Adat dalam pengelolaan dan pengawasan objek wisata Goa Garba di Desa Adat Sawagunung. Pengelolaan objek wisata Goa Garba dilakukan dengan membentuk perjanjian kerjasama antara Desa Adat Sawagunung dengan Dinas Pariwisata kabupaten Gianyar. Dimana Desa Adat Sawagunung memberi pengawasan terhadap kebersihan, kelestarian dan keamanan dan memberi pengawasan terhadap kesucian objek wisata Goa Garba. Objek wisata Goa Garba yang merupakan kawasan tempat suci yang berdekatan langsung dengan pura Pengukur-ukuran harus diberi pengawasan.

Kebijakan Keimigrasian Untuk Menyederhanakan Birokrasi, Mempermudah Dan Mempercepat Layanan Izin Tinggal

Ida Ayu Gita Dehardha, I Made Arjaya, Luh Putu Suryani — Fri, 01 Mar 2024 12:49:44 +0700

Dalam suatu negara pastinya terdapat perseberan penduduk yang datang dari berbagai daerah dengan maksud
untuk mencari tempat tinggal maupun pekerjaan. Dalam konteks ini peran imigrasi sangat mempunyai peran yang
sangat vital dalam mengatur serta mengurus legalitas tinggal pada suatu daerah ataupun kawasan. Berdasarkan
latar belakang maka timbullah beberapa rumusan masalah antara lain: Apa yang menjadi dasar pertimbangan
Surat Edaran Nomor IMI-0702.GR.01.01 Tentang Kebijakan Keimigrasian Untuk Menyederhanakan Birokrasi,
Mempermudah dan Mempercepat Layanan Izin Tinggal Guna Mendukung Kebijakan Peningkatan Investasi
Asing Ke Dalam Negeri tersebut diterapkan? dan bagaimana keabsahan Surat Edaran dimaksud?. Sehingga
maksud tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan sehingga surat edaran
dimaksud diberlakukan dan untuk mengetahui bagaimana keabsahan surat edaran dimaksud. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode hukum normatif. Dengan bentuk penelitian hukum secara normatif dengan
konseptual dan undang-undang secara Analisa hukum. Hasil survei mengindikasikan Dasar pertimbangan surat
edaran dimaksud didasari atas tindak lanjut atas instruksi Presiden Republik Indonesia.

Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Luar Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Perdata Pengadilan Agama Denpasar Nomor 363/Pdt.G/2020/Pa.Dps)

Jacob Davidson Korassa Sonbai, I Putu Nyoman Budiartha, Indah Permatasari — Fri, 01 Mar 2024 12:50:41 +0700

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengatur Wasiat Wajibah hanya diberikan untuk anak angkat dan orang tua
angkat. Pada Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur wasiat wajibah terhadap anak luar kawin, sehingga hal ini
menimbulkan kekosongan hukum. Dalam konteks ini, "anak di luar kawin" biasanya mengacu pada anak yang
lahir dari hubungan yang di luar batas-batas yang ditetapkan oleh hukum Islam atau dari hubungan yang di luar
pernikahan. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji tentang pengaturan wasiat wajibah pada Kompilasi Hukum
Islam dan mengetahui apakah anak luar kawin mempunyai hak untuk mendapat waris berdasarkan wasiat wajibah
menurut Kompilasi Hukum Islam? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil studi menunjukan bahwa Wasiat wajibah diatur pada Pasal 209
Kompilasi Hukum Islam hanya memberikan wasiat wajibah kepada orang tua angkat dan anak angkat. Kompilasi
Hukum Islam tidak mengatur pemberian wasiat wajibah kepada anak diluar kawin namun Putusan Pengadilan
Agama Denpasar No. 363/Pdt.G/2020/PA.Dps memberikan wasiat wajibah terhadap anak di luar kawin dengan
dasar pertimbangan mengisi kekosongan hukum dan hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan
hukum baru.