Jurnal Analogi Hukum

Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penembakan dan Mengakibatkan Kematian

Agustinus Deny Bria — 2024-02-22

Kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di kepolisian akhir-akhir ini semakin marak. Mulai dari
penembakan terhadap sipil, penembakan sesama polisi sampai menembak diri sendiri. Adapun rumusan masalah
yang diangkat, yakni: 1) Bagaimana pengaturan tentang kewenangan tindakan polisi melakukan tembak ditempat?
2) Bagaimana akibat hukum apabila polisi melakukan tembak ditempat tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan? Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan
perundang-undangan. Hasil yang didapatkan yaitu untuk memahami kewenangan tindakan polisi melakukan
tembak ditempat dan akibat hukum apabila polisi melakukan tembak ditempat tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Dengan adanya pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan TNI, sekarang
ini Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum. Petugas polisi
berhak menembak dengan todongan senjata jika merasa nyawanya dalam bahaya. Keputusan ini didasarkan pada
peraturan perundang-undangan, khususnya hukum KUHP dan Hak Asasi Manusia.

Akibat Hukum Dari Pembunuhan Berencana Terhadap PNS Sebagai Saksi Kunci Tindak Pidana Korupsi

Anak Agung Ngurah Bayu Try Bhuana — 2024-02-22

Pembunuhan berencana merupakan perbuatan yang melanggar hukum, tidak berprikemanusiaan dan
dilarang oleh agama. Tindakan pembunuhan berencana, termasuk masalah hukum yang perlu dikaji secara
mendalam contohnya pada kasus pembunuhan berencana terhadap PNS sebagai saksi kunci tindak pidana korupsi.
Rumusan permasalahan ini, Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pembunuhan berencana? dan
Bagaimanakah sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana terhadap PNS sebagai saksi kunci pada tindak pidana
korupsi? Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan serta analisis
konsep hukum? Simpulan dari penelitian ini yaitu Pengaturan hukum tentang pembunuhan berencana diatur dalam
Pasal 340 KUHP dan Sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana terhadap PNS sebagai saksi kunci pada tindak
pidana korupsi adalah dengan pidana mati atau pidana penjara. Ancaman pidananya lebih berat dari pada Pasal
338 dan 339 KUHP. Saran dalam penelitian ini kepada pemerintah diharapkan agar pengaturan mengenai
pembunuhan berencana khususnya penerapan hukuman matinya tetap dipertahankan, karena pembunuhan
berencana ini kejahatan yang sangat keji dan sebagai pelanggaran HAM

Analisis Yuridis Asas Actori Incumbit Onus Probandi Daam Pembuktian Pada Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Studi Putusan Pengadian Negeri Tangerang Nomor 1240/PID.SUS/2022/PN.Tangerang)

Dedi — 2024-02-22

Prinsip-prinsip Actori Incumbit Onus Probandi. Artinya, siapa pun yang mengkaimnya memiiki
kewajiban untuk membuktikannya. Penyebaran berita bohong diatur daam pasa 45A(1) UU ITE, Daam proses
pengambian bukti saat mendengar kasus pidana di pengadian? Dan bagaimana hakim memutus tindak pidana
penyebaran berita bohong (hoax) daam Putusan Pengadian Negeri Tangerang Nomor
1240/PID.SUS/2022/PN.Tangerang? Daam peneitian ini, penuis menggunakan metode peneitian preskriptif
dengan pendekatan hukum. Sebagai hasi pembahasan tentang pengaturan asas acti-incumbit-onus-probandi daam
proses pembuktian di persidangan perkara pidana di pengadian, yaitu sidang konsoidasi asas acti-incumbit-onusprobandi di pemeriksaan pembuktian daam persidangan perkara pidana pada Tahun, menunjukkan bahwa beban
pembuktian ada pada pihak yang menuntut atau yang mengajukan penuntutan yaitu penuntut umum. Peniaian
Hakim terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) daam Putusan Pengadian Negeri Tangerang
Nomor 1240/PID.SUS/2022/PN.Tangerang teah diakukan berdasarkan fakta dan bukti yang cukup serta
memperhatikan asas yang beraku

Modus Operandi Penyelundupan Narkoba Sindikat Kejahatan Transnasional Terorganisasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Polda Bali)

Dewa Ayu Risma Pranasita — 2024-02-22

Kejahatan terorganisir sudah mengalami perkembangan yang bersifat transnasional dimana skala
kejahatannya mencakup berbagai negara. Istilah transnasional sendiri mengacu pada aktivitas kriminal yang
melintasi batas-batas negara (borderless countries). Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk
kejahatan transnasional yang terorganisir oleh karena itu kejahatan transnasional narkotika dipandang sebagai
kejahatan yang luar biasa. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana perkembangan
kejahatan transnasional terorganisir narkotika setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika di Indonesia? serta bagaimanakah analisis modus operandi pelaku kejahatan transnasional terorganisasi
dalam upaya menyelundupkan narkoba di Indonesia dalam perspektif kriminologi? Metode penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian empiris melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual,
dan studi kasus. Pelaku kejahatan transnasional terorganisasi selalu melakukan evaluasi mengenai modus operandi
yang digunakan agar lolos dari pengawasan penegak hukum oleh karena itu penegak hukum seringkali mengalami
kesulitan dalam mengidentifikasi kejahatan transnasional tersebut karena modus operandi yang semakin canggih.

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

Firdaus Adji Prasetyo — 2024-02-22

Hewan itu makhluk yang memiliki rasa untuk merasakan apa yang dinamakan rasa sakit tidak hanya dijadikan hewan peliharan dan hewan pekerja atau ternak yang hanya diakui kepemilikannya tetapi juga harus dijaga sehingga tidak dari penganiayaan itu dilarang. Diangkat yaitu dua rumusan dari masalah, Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penganiayaan hewan di Indonesia? Serta Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan sehingga menyebabkan kematian? Manfaat dari metode normatif sekira mampu membantu menjawab masalah ini. Hasil teliti diketahui pada UU No.18/2009 diubah UU No.41/2014 serta dalam hukum KUHP yang dicantumkan dalam pasal Pasal 302 serta Pasal 540 mengatur terkait penganiayaan terhadap hewan dengan sanksi yang dapat diterima jika melakukan penganiayaan terhadap hewan dapat berupa sanksi penjara, kurungan maupun denda. Adanya aturan terkait larangan penyiksaan hewan tapi pada nyatanya masih banyak penyiksaan terhadap hewan sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang ketat yang mampu mengurangi tingkat penyiksaan terhadap hewan.

Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Melalui Peretasan Direct Message Akun Instagram

I Dewa Putu Gede Putra Sedana Jaya — 2024-02-22

Pada akhir–akhir ini terjadi kasus penyalahgunaan akun media social Instagram seperti diretasnya
suatu akun milik seseorang oleh hacker, yang digunakan untuk hal–hal yang bertentangan dengan hukum.
Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul permasalahan yaitu bagaimanakah pengaturan hukum mengenai
peretasan dan tindak pidana penipuan akun media sosial instagram?. Serta bagaimanakah Sanksi Pidana Terhadap
Pelaku Peretasan Akun Instagram Yang Disertai Tindakan Penipuan Melalui Pesan langsung (Direct Message)?.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Pada dasarnya tindak pidana hacking diatur UU ITE
yang memberikan penjelasan mengenai mengenai perbuatan yang bertentangan dengan hukum untuk mengakses,
memindahkan, serta mentransfer data komputer ataupun sistem komputer yang bukan miliknya dengan tujuan
untuk mendapatkan data yang diinginkan dengan cara apapun. Pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara
maupun pidana denda sesuai dengan UU ITE serta apabila terbukti dalam meretas juga melakukan penipuan dapat
pula dijerat menggunakan Pasal 378 KUHP.

Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Provider Saat Registrasi Sim Card Terhadap Kewajiban Penyerahan Data Pribadi

I GEDE ARIMBAWA — 2024-02-22

Pada dasarnya bentuk perlindungan data pribadi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan data
berupa perlindungan data secara fisik, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Bentuk perlindungan lainnya
adalah halaman pengaturan yang mengatur akses tidak sah oleh orang lain, penyalahgunaan data untuk tujuan
tertentu, dan kerusakan data itu sendiri. Masalah terkait perlindungan data atau hak privasi muncul dari
kekhawatiran tentang pelanggaran orang dan/atau hukum. Perlindungan privasi adalah hak setiap warga negara
dan harus dihormati, termasuk perlindungan data (keamanan), jika perlu melindungi data sehingga hanya yang
bersangkutan yang dapat mengaksesnya, tergantung pada sifat dan tujuan dari data tersebut. .dan harus dilindungi.
Kajian ini mengkaji dua hal, yaitu perlindungan hukum pengguna jasa dan upaya hukum yang tersedia bagi
pelanggan telekomunikasi terhadap penyalahgunaan data pribadi terkait registrasi kartu SIM. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum preskriptif. Pendekatan hukum dan pendekatan
konseptual digunakan sebagai permasalahan. Pendekatan konseptual, pendekatan konseptual, mencoba
menganalisis bahan hukum dengan mengidentifikasi makna yang terkandung dalam ekspresi hukum. Kajian ini
menggunakan tiga sumber hukum, yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tersier

Akibat Hukum Perjanjian Kerja Yang Mencantumkan Non Competition Clause Untuk Melindungi Rahasia Dagang Bisnis

I Gusti Agung Mahendra — 2024-02-22

Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, para pengusaha dituntut untuk lebih kreatif
dalam menciptakan model perjanjian kerja yang dapat mendukung kelangsungan bisnis mereka. Salah satu jenis
perjanjian kerja yang biasa digunakan adalah perjanjian dengan Klausula Non Kompetisi. Klausula ini berisi
larangan bagi mantan pekerja yang masa kerjanya telah berakhir untuk tidak bekerja di perusahaan pesaing yang
dianggap sebagai kompetitor. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan dagang dari pesaing. Dalam
perspektif Hukum Dagang, penggunaan Klausula Non Kompetisi diperbolehkan sebagai salah satu metode
preventif untuk melindungi kerahasiaan dagang. Namun, Klausula ini dapat membatasi hak seseorang untuk
pindah pekerjaan dan perlu dibatasi. Oleh karena itu, penggunaannya memerlukan batasan yang jelas. Meskipun
demikian, hingga saat ini, pengaturan hukum di Indonesia belum secara tegas mengatur pencantuman Klausula
Non Kompetisi dalam perjanjian kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah Hukum Normatif, di
mana penelitian dilakukan melalui studi dokumen dan pendekatan perundang-undangan untuk menghasilkan
pemahaman yang lebih baik tentang sistem hukum yang berlaku

Pembinaan Narapidana Melalui Upaya Asimilasi di Rumah Tahanan Negara Klas II B Klungkung

I Ketut Gede Satria Wibawa Aryana — 2024-02-22

Asimilasi merupakan suatu proses pembinaan narapidana dilakukan di luar tembok Rumah Tahanan
Negara yaitu dengan cara mengikuti bimbingan, pendidikan, latihan keterampilan di luar tembok Rumah Tahanan
Negara, berolahraga dan bekerja bakti dengan masyarakat atau dikenal dengan tahapan minimum security. Oleh
karena itu, penting untuk memahami Bagaimanakah proses asimilasi sebagai upaya pembinaan narapidana selama
menjalani masa pidananya di Rumah Tahanan Negara Klas II b Klungkung ? dan apakah Kendala-kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi di Rumah Tahanan Negara Klas II b Klungkung dan upaya mengatasinya ?
Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris. Penelitian ini diharapkan akan mengarah pada
pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum yang mengatur pelaksanaan asimilasi bahwa adanya suatu
sistem kemasyarakatan yang memiliki tujuan yaitu adanya peran yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk
tanggung jawab. Yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.2.PK.04-10 Tahun 2007

Efektivitas Pelayanan Perizinan Pariwisata Melalui OSS (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Denpasar

I Putu Bagus Rizaldi Pramana — 2024-02-22

Saat ini pelayanan perizinan mengalami kemajuan dengan penggunaan elektronik yang dikelola dengan
OSS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kota Denpasar, adapun permasalahannya adalah
1) Bagaimana Efektivitas Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam pengurusan Izin Pariwisata
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Denpasar? dan 2) Faktor apa sebagai
penghambat dalam pelayanan perizinan Pariwisata pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Upaya Penanggulangannya? Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yaitu melakukan penelitian
lapangan. Penerapan Sistem OSS dalam pengurusan Izin Pariwisata pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Kota Denpasar belum efektif disebabkan masyarakat yang tidak memahami dalam akses
system OSS dan kurangnya sarana prasarana. Faktor penghambat dalam pelayanan perizinan Pariwisata pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu berbagai faktor seperti hukumnya, penegak
hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Upaya penanggulangannya memberikan penyuluhan cara akses
melalui elektronik OSS dan melakukan regulasi aturan antara NSPK terhadap PP OSS. Saran dalam penelitian ini
diharapkan memperbaiki system OSS agar tidak berbelit-belit.

Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Uang Dalam Putusan No.4/PID.B/2015/PN.Bangli

I Putu Gd Yoga Danan Kamadjaya — 2024-02-22

Tindak pidana pencurian uang sudah banyak dikenal atau setidaknya sudah diketahui oleh masyarakat
Indonesia, orang akan mengetahui dan mengerti apabila terjadi suatu tindak pidana pencurian, paling tidak
masyarakat sudah dapat membayangkan bagaimana kejahatan yang dinamakan pencurian itu. Sehubungan dengan
hal tersebut bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian uang dalam putusan
No.4/Pid.B/2015/PN.Bangli?. Serta bagaimanakah faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencurian uang dalam
putusan No.4/Pid.B/2015/PN.Bangli?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.
Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan analisa
kasus yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, pelaku dan barang bukti, serta analisa kasus, maka terhadap
pelaku Ni Komang Widiani diduga kuat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu tindak pidana
pencurian karena memenuhi unsur – unsur dalam 362 KUHP yakni barang siapa, yang mengambil suatu barang,
sebagian atau seluruh milik orang lain, serta bermaksud memiliki

Sanksi Pidana Terhadap Organisasi Masyarakat yang Melakukan Pemerasan Berserta Ancaman Kepada Pedagang di Pasar Satria Denpasar

Kadek Bagus Rakyan Dana Sinatra — 2024-02-22

Di Masa sekarang beberapa Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas sudah melenceng dan tidak lagi
berpedoman kepada aturan sebagaimana seharusnya Ormas itu melakukan tujuan dan fungsinya. Segelintir Ormas
melakukan tindakan penagihan jasa keamanan illegal serta pengancaman yang dilakukan di sekitar wilayah dari
Ormas itu sendiri. Dalam pembahasan ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, hasil penelitian Beberapa
faktor yang menyebabkan pungutan liar ini tumbuh, ialah faktor individu, organisasi dan kesempatan, Penelitian
yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Denpasar tentang permasalahan pemerasan disertai ancaman yang
dilakukan oleh ormas di pasar satria Denpasar .Menyatakan terdakwa TM adanya bukti yang sah dimana
dinyatakan adanya tindakan pidana yang dilakukan dengan menguntungkan dirinya sendiri dalam maksudnya,
secara melawan hukum dengan pemaksaan kekerasan dan juga mengancam untuk diberikannya suatu barang yang
bisa sebagian atau seluruh barang kepemilikan orang tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 368 KUHP, Praktik pungli harus ditindak tegas oleh Negara karena itu langkah pemberantasan adanya
praktik yang terjadi di tengah masyarakat ini harus diperhatikan dan tidak diikuti.

Penanganan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat (Noodweer) Sebagai Upaya Pembelaan Diri

Kadek Jaya Kartika — 2024-02-22

Tindak pidana pembunuhan, suatu tindakan melawan hukum yang memiliki tujuan untuk
menghilangkan nyawa seseorang. Rumusan masalah yang dibahas penelitian ini mengenai bagaimana pengaturan
dan bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam keadaan darurat (noodweer).
Adanya prosedur menggunakan studi kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum digunakan dalam penelitian
yang normatif ini. Hasil dari pembahasan, pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam keadaan darurat
(noodweer) diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyebutkan barang siapa terpaksa melakukan perbuatan
untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri
sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang
lain, tidak dipidana. Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam keadaan darurat (noodweer), tidak
dijatuhkannya pidana dikarenakan penghapusan yang diberikan dengan adanya alasan bahwa dibenarkan dan
dimaafkan, pelaku tindak pidana mendapatkan alasan penghapusan pidana jika telah memenuhi unsur-unsur
pembelaan terpaksa

Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua

Kadek Puspayoga — 2024-02-22

Hak asuh anak saat terjadi perceraian dengan situasi adanya seorang anak, menimbulkan akibat dari
adanya perceraian yakni persoalan hak asuh anak, maka dengan itu baik ayah atau ibu berhak mengajukan
permohonan atas hak asuh anak mereka ke pengadilan. Adapun rumusan masalah yaitu;1)Bagaimanakah
pengaturan terhadap hak asuh anak akibat perceraian orang tua? 2)Bagaimana akibat hukum bagi anak dari
perceraian orang tua? Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis
pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan
peraturan hukum mengenai hak asuh anak sangat berkaitan dengan perlindungan anak baik itu mengenai adanya
pengarahan dalam hak yang dilakukan oleh orang tua. Akibat hukum bagi anak dari perceraian orang tua atau
adanya keputusan dalam putusnya hubungan keluarga menjadikan tetap wajib dalam mendidik anak tersebut,
karena bagi anak pendidikan secara biologis, sosial serta mental sangat penting bagi anak dari orang tua. Bagi
Pemerintah atau penegak hukum dengan berupa penegakkan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak
dengan menggunakan sistem yuridis mengenai perlindungan yang dilakukan sesuai dengan dasar hukum undangundang yang berkaitan.

Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak (Studi Pada Kejaksaan Negeri Denpasar)

Komang Agus Adi Gunawan — 2024-02-22

Dengan maraknya berita dan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah
harus memperketat regulasi yang ada, karena anak – anak juga menjadi korban dari adanya pelecehan tersebut,
yaitu pencabulan terhadap anak. Anak – anak merupakan manusia yang masih harus didampingi orang dewasa
yang tidak bisa menjelaskan apa yang mereka alami sebagai korban maka undang – undang memiliki aturan dalam
perlindungan yang diberikan untuk anak – anak tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu
Bagaimanakah Peran Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan sanksi pidana pada Kejaksaan Negeri Denpasar
terhadap pelaku pencabulan anak dan Apakah kendala Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan sanksi pidana
terhadap pelaku pencabulan terhadap anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan empiris.
Sumber utama dan pendukung digunakan. hasil penelitian peran JPU dalam penerapan sanksi pidana pada kasus
pencabulan tindak pidana pencabulan anak Jaksa memberlakukan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dari
hukum dengan sifat umum ke khusus. kendala atau hambatan penerapan sanksi pidana yaitu surat visum. Kepada
Lembaga Kejaksaan khususnya kepada Jaksa untuk meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian khususnya Polisi
PPA, pendampingan kemasyarakatan, sehingga pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak benar- benar dapat
dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menemukan kebenaran materiil.

Upaya Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Jembrana

Komang Agus Budiyasa — 2024-02-22

Kegiatan yang merubah kegunaan tanah dari satu jenis kegiatan menjadi kegiatan lain yang lebih
beragam disebut sebagai alih fungsi lahan. Perubahan kepemilikan lahan timbul selaku dampak dari pembangunan
dan kenaikan populasi penduduk. Pada setiap tahunnya, Kabupaten Jembrana kerap mengalami perubahan fungsi
lahan pertanian menjadi non-pertanian. Apabila perubahan fungsi berlangsung secara terus-menerus dan tidak
diawasi secara khusus, maka lahan pertanian di Kabupaten Jembrana mengalami penurunan bertahap dari tahun
ketahun. Dari dampak berbahaya yang disebabkan, maka penulis menyimpulkan 2 (dua) rumusan masalah yaitu:
Bagaimanakah bentuk penanggulangan terhadap perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di
Kabupaten Jembrana serta Bagaimana upaya hukum pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya alih fungsi
lahan di Kabupaten jembrana. Digunakan metode penelitian empiris serta pendekatan fakta, perundang-undangan,
dan menganalisa dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini, yaitu dikatakan masih belum optimal karena
penerapan terhadap lahan pertanian yang mempunyai garis batas zona hijau dan pada tiap tahunnya masih
didapatkan aktivitas perubahan fungsi terhadap kawasan/lahan pertanian pangan di Kabupaten Jembrana.

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Penyeberangan Pejalan Kaki Sebagai Ajang Pagelaran Busana

Ni Komang Yolla Jonewabar Sanjiwani — 2024-02-22

Penyeberangan pejalan kaki telah diatur Berdasarkan UU No dana. 22 tahun 2009 perihal lalu lintas dan
angkutan jalan(UU LLAJ). Fungsi penyebrangan Jalan bagi pejalan kaki yang awalnya guna memberi
kemudahan untuk pejalan kaki berpindah dari sisi jalan ke sisi jalan lainnya mulai disalahgunakan menjadi
tempat untuk memamerkan busana atau menjadi tempat pagelaran busana. Dari sini dapat disimpulkan bahwa
pagelaran busana yang digelar di penyeberangan pejalan kaki ini telah melanggar UU No. 22 Tahun 2009
tentang LLAJ. Dengan demikian masalah yang diangkat pada studi ini yaitu Bagaimanakah akibat hukum
terhadap penyalahgunaan penyeberangan penjualan kaki sebagai ajang pagelaran busana dan bagaimanakah
sanksi hukum terhadap penyalahgunaan penyeberangan pejalan kaki sebagai ajang pagelaran busana
berdasarkan UU LLAJ. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan konseptual Dan perundangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwasanya pejalan
kaki yang melakukan ajang pagelaran busana atau fashion show dapat dikenakan sanksi berdasarkan
ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Pejalan kaki yang menyalahgunakan penyeberangan
pejalan kaki telah melanggar pasal 274 dan pasal 275 UU No. 22 Tahun 2009 perihal LLAJ.

Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Whistleblower dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ni Made Dhea Wijayanti Upadana — 2024-02-22

-Indonesia menunjukkan peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang pada tahun 2020 selama
pandemi. Whistleblower merupakan metode yang tepat untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana
tertentu seperti tindak pidana perdagangan orang. Whistleblower memiliki resiko setelah mengungkap fakta
kepada publik. Karena itu, penting sekali untuk menjamin perlindungan hukum bagi whistleblower rahasia.
Perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan kejahatan perdagangan orang dan struktur hukum untuk pelaporan tersebut menjadi fokus penelitian ini. Dari perspektif hukum, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa KUHAP dan beberapa peraturan perundangundangan lainnya memberikan pengaturan normatif dan penjelasan singkat bagi pelapor tentang tindak pidana perdagangan orang. Bagi mereka yang melaporkan perdagangan orang, undang-undang memberikan empat bentuk perlindungan hukum

Penerapan Nomor 8 Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Minuman Beralkohol Arak di Kecamatan Sidemen

Pande Komang Rama Raditya Prameswara — 2024-02-22

Dalam usaha yang sehat, terdapat persamaan dan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha
terkhusus pada usaha minuman beralkohol khas Bali. Pelaku usaha menyalurkan dan memasarkan minuman
beralkohol khas Bali seperti arak dan tuak tanpa mencantumkan keterangan-keterangan penting akan bertentangan
dengan regulasi yang ada. Hal tersebut dapat menyebabkan penyalahgunaan alkohol, seperti minum berlebihan
serta jika dicampur dengan zat-zat kimia lainnya akan membahayakan Kesehatan Konsumen. Oleh karena itu
bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam peredaran
minuman beralkohol arak di Kecamatan Sidemen? serta bagaimana pengawasan terhadap pelaku usaha yang
memproduksi minuman beralkohol arak di Kecamatan Sidemen? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian
hukum empiris. Ketentuan Nomor 8 UUPK belum terlaksanakan dengan baik tercermin dari masih adanya pelaku
usaha yang tidak memiliki surat perizinan dalam mengedarkan minuman beralkohol arak Bali. Pengawasan
dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu internal dan eksternal

Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Metode Scientific Crime Investigation Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Polresta Denpasar

Pande Putu Thalia Alma — 2024-02-22

Di wilayah hukum Polresta Denpasar untuk mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan penyidik memanfaatkan metode Scientific Crime Investigation (SCI). SCI merupakan suatu metode pembuktian pidana dengan metode ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan. SCI pada dasarnya merupakan rangkaian proses penyidikan kejahatan dengan mencari, mengumpulkan alat bukti, dan menemukan fakta-fakta dalam suatu kasus. Hal ini dilakukan jika suatu perkara minim saksi untuk memperoleh informasi secara verbal dengan cara memanfaatkan ilmu kriminalistik yaitu adanya triangle crime scene. Dalam hal ini peran dari micro evidence (unsur mikro barang bukti) menjadi sentral dalam SCI karena akan menghubungkan rantai antara korban, pelaku, serta barang bukti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode SCI dalam pemeriksaan alat bukti dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Polresta Denpasar serta apa saja hambatan dari penerapan metode SCI dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di Polresta Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, penerapan metode scientific crime investigation dalam pemeriksaan alat bukti yang digunakan oleh penyidik Polresta Denpasar adalah dilakukan secara analisa kriminalistik.